Sekolah Rakyat NTB kembali menjadi sorotan setelah anggota DPRD provinsi menilai program tersebut bisa membantu puluhan ribu anak yang kini berada di luar sistem pendidikan. Di tengah jumlah anak yang belum bersekolah yang terus menjadi perhatian, dorongan agar pemerintah bergerak lebih cepat pun menguat.

Anggota Komisi V DPRD NTB, Nadirah Al-Habsyi, menilai pemerintah perlu mempercepat identifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS). Menurutnya, proses pendataan tidak boleh berhenti di tingkat kabupaten atau kota, melainkan harus menjangkau seluruh wilayah sampai ke tingkat desa.

Angka sementara ATS di NTB terungkap dalam rapat koordinasi pendidikan NTB pada 6 November 2026. Dalam rapat tersebut, jumlah ATS disebut mencapai sekitar 75 ribu anak. Meski begitu, angka itu belum final dan masih memerlukan verifikasi agar pemerintah bisa menentukan langkah intervensi yang tepat sasaran.

Nadirah menegaskan bahwa persoalan ATS tidak semestinya hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan. Ia menilai penanganan harus melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3A).

“Kalau bicara pendidikan bukan di satu sektor pendidikan saja, tapi lintas sektor. Sosial, DP3A, semualah,” ujarnya, Minggu, 15 November 2026.

Akar Persoalan Anak Putus Sekolah

Nadirah menyebut sejumlah persoalan sosial turut mendorong anak meninggalkan bangku sekolah. Salah satu yang paling menonjol adalah pernikahan dini, yang membuat anak-anak belum memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga, sementara mereka sendiri masih membutuhkan pendidikan.

Selain itu, anak-anak dari keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga dinilai membutuhkan perhatian khusus. Sebagian dari mereka tinggal bersama kakek dan nenek karena orang tua harus bekerja di luar negeri. Kondisi ini membuat pendampingan belajar di rumah sering tidak berjalan maksimal.

Dalam pemantauannya, Nadirah juga menemukan anak-anak yang harus membantu pekerjaan keluarga di ladang. Kondisi tersebut membuat mereka kehilangan waktu belajar dan perlahan tertinggal dari teman sebayanya.

“Anak diajak kerja di ladang. Itu yang sangat miris, apalagi identifikasi anak sampai tingkat SD yang belum masuk sekolah,” kata legislator dari Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut.

Ia menyoroti bahwa masih ada anak tingkat sekolah dasar yang belum pernah masuk sekolah. Temuan semacam ini, menurut dia, menunjukkan pentingnya pendataan yang menyasar hingga kelompok usia paling dini.

Sekolah Rakyat Dinilai Bisa Menjadi Jalan Keluar

Di tengah berbagai persoalan itu, Nadirah memandang Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu solusi. Program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan kelompok rentan yang memerlukan pendampingan lebih intensif dibanding layanan pendidikan pada umumnya.

“Sekolah Rakyat ini memang dikhususkan anak-anak yang terlantar, yang tidak diurus sama orang tuanya. Itu sangat bisa sekali menjadi solusi,” tegas ketua DPW PBB NTB tersebut.

Nadirah meminta pemerintah segera mencocokkan data ATS dengan kapasitas penerimaan Sekolah Rakyat. Dengan pencocokan itu, anak-anak yang memenuhi kriteria diharapkan bisa segera mendapatkan akses pendidikan tanpa harus menunggu lama.

Ia juga mendorong pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya, pendataan harus berjalan seiring dengan kesiapan fasilitas sekolah serta ketersediaan tenaga pendamping yang mampu membantu anak-anak beradaptasi kembali di lingkungan belajar.

“Jangan disia-siakan agenda ini, langsung saja didata,” ujarnya.

Sekolah Rakyat NTB Mulai Beroperasi di Lombok Utara

Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meresmikan Sekolah Rakyat Terintegrasi I di Dusun Amor-amor, Lombok Utara, pada 2 November 2026. Peresmian ini menandai mulai beroperasinya Sekolah Rakyat di wilayah NTB.

Sekolah tersebut kini sudah menjalankan kegiatan dan mencatat 595 calon siswa dari sejumlah kabupaten dan kota di NTB. Angka itu menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan pendidikan yang ditujukan bagi keluarga kurang mampu.

Pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat berikutnya. Salah satu wilayah yang masuk dalam rencana tersebut adalah Pulau Sumbawa.

Iqbal menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya diarahkan untuk menekan angka putus sekolah. Program ini juga dirancang sebagai intervensi menyeluruh bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya mereka yang termasuk kelompok desil 1 dan desil 2.

“Yang lebih penting adalah ini menampung dari desil 1, desil 2. Yang miskin ekstrem ini,” kata Iqbal.

Pendataan Jadi Kunci Pemerataan Akses Pendidikan

Dengan jumlah ATS yang masih diperkirakan mencapai 75 ribu anak, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar. Verifikasi data menjadi langkah awal yang menentukan arah kebijakan berikutnya.

Pendataan yang menjangkau hingga tingkat desa dinilai penting agar anak-anak di wilayah terpencil tidak luput dari perhatian. Koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan DP3A pun diharapkan dapat memastikan bahwa setiap anak yang membutuhkan layanan mendapatkan jalur yang sesuai dengan kondisinya.

Hingga kini, data resmi mengenai hasil verifikasi lanjutan belum diumumkan. Karena itu, angka 75 ribu anak masih menjadi acuan awal yang perlu dibuktikan melalui pendataan lapangan.

Sumber: NTBSatu