Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia agar memastikan minimal 70 persen hasil dari seluruh izin usaha pertambangan dinikmati oleh negara. Instruksi itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menilai kekayaan mineral dan sumber daya alam Indonesia belum sepenuhnya memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ia menyoroti besarnya keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam yang dinilai masih mengalir ke luar negeri.

Presiden meminta kementerian terkait memastikan pengelolaan izin pertambangan memberikan porsi manfaat yang lebih besar bagi kepentingan nasional. Arahan itu ditujukan terutama kepada Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM, dan berlaku untuk semua izin tambang serta seluruh IUP mulai saat ini.

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” kata Prabowo. Redaksi kutipan tersebut sedikit berbeda antar-pemberitaan, misalnya ada yang menulis “menteri” dan ada yang “menteri-menteri”, tetapi maksudnya sama.

Bahlil Lahadalia Diminta Pastikan Negara Menguasai Porsi Terbesar

Prabowo juga membuka kemungkinan pemerintah mengambil alih kepemilikan saham perusahaan tambang apabila diperlukan. Langkah itu disebut sebagai cara memperbesar manfaat ekonomi yang diterima negara dari sektor pertambangan.

“Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya,” ujar Prabowo dalam kutipan yang dimuat sebagian pemberitaan. Pernyataan soal pengambilalihan saham ini tidak tercantum dalam seluruh pemberitaan, sehingga cakupannya perlu dicermati.

Meski demikian, pemerintah tetap membutuhkan investasi untuk mengembangkan sektor pertambangan. Investor masih diperbolehkan menanamkan modal, dengan syarat setelah modal itu kembali, keuntungan harus lebih banyak dinikmati bangsa Indonesia.

“Kalau tidak, karena kita butuh modal, dia masukin modal, boleh, investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” katanya.

Menurut Prabowo, pembenahan tata kelola pertambangan diperlukan agar pengelolaan kekayaan mineral nasional sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menilai pengelolaan kekayaan alam selama ini belum memberi manfaat optimal bagi rakyat.

Pengelolaan Tambang Mengacu Pasal 33 UUD 1945

Prabowo menegaskan arah kebijakan itu berpijak pada Pasal 33 UUD 1945. Pasal tersebut menyebutkan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara, sementara bumi, air, serta kekayaan alam di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Kita berorientasi kepada Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai kebersamaan tadi berdasarkan atas asas kekeluargaan,” ujar Prabowo. Ia kemudian mengutip kembali isi pasal tersebut.

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Bumi dan air dan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” imbuhnya. Pada salah satu pemberitaan, kutipan kedua ini memuat kata “dipergunakan” dan “kekayaan alam”, meski maknanya sama.