Presiden Prabowo Subianto mendorong pembenahan sistem politik dan ekonomi Indonesia dalam acara Prabowo Milad Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11). Ia menilai negara tidak boleh jatuh ke tangan kelompok bermodal besar, dan harus kembali berpijak pada amanat konstitusi.

Menurut Prabowo, demokrasi tidak semestinya bisa dibeli dengan uang. Di sisi lain, perekonomian nasional wajib berjalan atas dasar asas kekeluargaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945.

Dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah itu, Prabowo menyampaikan pandangannya secara terbuka. “Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat dengan cara tidak halal,” ujarnya.

Biaya Politik yang Dinilai Terlalu Tinggi

Prabowo menyoroti mahalnya biaya politik untuk menduduki jabatan publik. Ia mencontohkan biaya pencalonan kepala daerah yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Untuk menjadi anggota DPR, biaya yang dibutuhkan disebut mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar, tanpa jaminan keberhasilan.

Ia lantas mempertanyakan apakah praktik politik yang menuntut biaya besar itu masih sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa. Menurut Prabowo, mayoritas rakyat Indonesia tidak menginginkan kondisi politik seperti sekarang.

Ajakan kepada Pimpinan Partai

Prabowo mengajak para pemimpin politik, termasuk ketua umum partai politik, berani membenahi sistem politik nasional. Ia mengaku sudah berdiskusi dengan sejumlah pimpinan partai dan menangkap adanya kesadaran bersama tentang pentingnya perbaikan tersebut.

“Kalau ada penyimpangan kita harus koreksi. Alhamdulillah kita sudah semakin ada kesadaran. Hampir semua ketua umum partai yang saya ajak bicara paham, mengerti, sadar kita harus adakan perbaikan sistem politik,” katanya.

Komitmen Perbaiki Sistem Ekonomi

Selain sistem politik, Prabowo berkomitmen memperbaiki sistem ekonomi nasional selama sisa masa kepemimpinannya. Ia menilai sistem ekonomi Indonesia sebelumnya sempat menyimpang dari amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945.

Ia menegaskan perekonomian harus berlandaskan asas kekeluargaan dan tidak hanya menguntungkan kelompok atau pihak tertentu. Prinsip itu, menurutnya, adalah amanat para pendiri bangsa yang perlu ditegakkan kembali.

“Saya bertekad sisa mandat akan saya teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945,” tegasnya.

Prabowo lalu mengutip Pasal 33 UUD 1945 yang menyebut perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak, katanya, harus dikuasai negara.

Ia juga menegaskan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Alhamdulillah, sekarang kita berorientasi kepada Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, kebersamaan tadi, berdasar atas asas kekeluargaan,” kata Prabowo.

Sumber: fraksi gerindra dpr-ri