Pemilihan kepala desa di 77 desa Lombok Barat dinilai menjadi momentum penting untuk menguji kualitas kepemimpinan di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Dosen Manajemen Pendidikan Islam IAI Nurul Hakim, Musta’in, mengajak warga menilai calon berdasarkan kapasitas, bukan pengaruh atau kedekatan dengan kekuasaan.
Mengutip mahfuzat Arab, Musta’in mengingatkan bahwa harga diri seseorang terletak pada kemampuannya menyatakan jati dirinya sendiri. Pesan itu, menurutnya, mengkritik kebiasaan berlindung di balik nama besar orang lain, terutama dalam urusan jabatan yang merupakan amanah.
Meritokrasi kepemimpinan desa sebagai pijakan memilih
Musta’in menilai pertanyaan yang semestinya diajukan kepada calon pemimpin adalah apa kemampuannya, bagaimana rekam jejaknya, dan apa yang akan dilakukan untuk masyarakat. Pertanyaan tentang siapa pejabat di belakangnya, menurut dia, tidak seharusnya menjadi ukuran utama.
Dengan merujuk pemikiran Max Weber, ia menjelaskan bahwa organisasi modern berjalan rasional dan efektif bila dikelola dengan aturan formal, pembagian kerja yang jelas, serta penempatan orang berdasarkan kualifikasi dan kompetensi. Weber membedakan otoritas rasional-legal dengan pola patrimonial yang bertumpu pada hubungan personal, loyalitas kepada figur, dan ikatan keluarga.
Ketika kedekatan lebih dihargai daripada kemampuan
Musta’in menegaskan persoalannya bukan pada hubungan keluarga, persahabatan, atau kedekatan sosial itu sendiri, karena hal tersebut wajar dalam kehidupan masyarakat. Masalah muncul ketika kedekatan dijadikan ukuran kelayakan dan loyalitas personal mengalahkan profesionalitas.
Jika pola itu terus dipelihara, jabatan berisiko dipandang sebagai hadiah bagi pihak yang memiliki jaringan kuat, bukan amanah bagi mereka yang paling siap. Di titik inilah, menurut dia, meritokrasi menjadi penting, yakni penilaian berdasarkan kapasitas, kualifikasi, integritas, dan prestasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Enam kualitas calon kepala desa
Musta’in memaparkan sejumlah kualitas yang patut menjadi perhatian masyarakat dalam menilai calon kepala desa:
- Integritas dan rekam jejak pengabdian, yang terlihat dari perilaku dan keputusan, bukan sekadar pidato dan janji kampanye.
- Kompetensi manajerial dan pemerintahan, termasuk kemampuan merencanakan program, mengelola sumber daya, dan memastikan pelayanan publik berjalan efektif.
- Pengalaman dan kapasitas pengabdian, yang dinilai dari kontribusi nyata dan persoalan yang berhasil diselesaikan, bukan lamanya masa jabatan.
- Kemampuan memahami persoalan masyarakat, termasuk mendengarkan warga dan mengambil keputusan secara adil.
- Visi pembangunan yang realistis dan terukur, yang menjawab persoalan konkret seperti peningkatan pelayanan dan penguatan ekonomi warga.
- Kemandirian dalam mengambil keputusan, sehingga kepala desa menjadi pemimpin seluruh warga, bukan perpanjangan tangan keluarga atau kelompok tertentu.
Menurut Musta’in, keenam kualitas tersebut merupakan ukuran substantif, bukan persyaratan hukum tambahan. Persyaratan formal tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demokrasi dan meritokrasi tidak dipertentangkan
Ia menilai pemilihan kepala desa memiliki karakter demokratis yang berbeda dari pengangkatan jabatan dalam birokrasi. Demokrasi memberi hak kepada masyarakat untuk memilih, sementara meritokrasi memberi kerangka berpikir agar pilihan itu didasarkan pada kualitas dan kelayakan calon.
Calon pemimpin juga diingatkan agar tidak menjadikan kedekatan dengan pejabat sebagai komoditas politik. Kemampuan mengakses pejabat, kata Musta’in, bukan prestasi kepemimpinan. Prestasi sesungguhnya terletak pada bagaimana hubungan itu diterjemahkan menjadi kebijakan, program, dan manfaat nyata bagi warga.
Musta’in menutup tulisannya dengan menyatakan bahwa desa-desa di Lombok Barat perlu bergerak dari politik pengaruh menuju politik kapasitas. Menurut dia, desa tidak akan maju hanya karena pemimpinnya dekat dengan kekuasaan, melainkan ketika pemimpinnya mampu mengubah kepercayaan masyarakat menjadi kerja nyata.
Sumber: Tribunnews.com
