Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia agar minimal 70 persen hasil pengelolaan tambang di Indonesia jatuh ke tangan negara. Prabowo instruksikan Bahlil dalam pidato yang disampaikan di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Arahan itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir Muhammadiyah sekaligus Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu. Ia menegaskan bahwa aturan tersebut berlaku untuk seluruh izin usaha pertambangan (IUP). Pemerintah bahkan membuka peluang mengambil alih kepemilikan saham perusahaan tambang guna memperbesar manfaat ekonomi bagi negara.
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan, “Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, ya. Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya,” ujarnya.
Investor Tetap Dibutuhkan, Tapi Porsi Keuntungan Harus Bergeser
Meski begitu, Prabowo menilai sektor pertambangan tetap memerlukan investasi. Investor masih diperbolehkan menanamkan modal, namun setelah modal kembali, keuntungan harus lebih banyak dinikmati rakyat Indonesia.
“Kalau tidak, karena kita butuh modal, dia masukin modal, boleh, investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” katanya.
Prabowo menilai pengelolaan kekayaan alam Indonesia selama ini belum memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Ia juga menyoroti keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam yang justru mengalir ke luar negeri.
Landasan Pasal 33 UUD 1945
Menurut Prabowo, pembenahan tata kelola pertambangan diperlukan agar pengelolaan mineral dan sumber daya alam nasional selaras dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia mengutip pasal tersebut secara panjang lebar.
“Sekarang kita berorientasi kepada Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, kebersamaan tadi, berdasar atas alsas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujar Prabowo.
Ekspor Wajib Lewat Satu Pintu
Selain porsi manfaat ekonomi, Prabowo juga menyoroti pengawasan ekspor komoditas tambang. Ia memerintahkan seluruh kegiatan ekspor dilakukan melalui satu pintu, yakni lembaga yang ditunjuk pemerintah.
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” tegasnya.
Hingga kini, Prabowo belum merinci mekanisme penerapan target minimal 70 persen tersebut.
Sumber: kontan.co.id
