Revisi UU Provinsi NTB menjadi agenda strategis yang diperjuangkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mewujudkan keadilan pembangunan bagi wilayah kepulauan. Tulisan opini ini disampaikan Dr. H. Ahsanul Khalik, Kepala Dinas Kominfotik sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB.

Mengapa Revisi UU Provinsi NTB Diperlukan

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur mendorong perubahan undang-undang yang mengatur kedua provinsi tersebut. Tujuannya agar karakter kepulauan memperoleh pengakuan sekaligus konsekuensi kebijakan yang lebih konkret.

Menurut penulis, yang dibutuhkan bukan hanya pengakuan secara geografis. Karakter wilayah perlu benar-benar dipertimbangkan dalam penentuan kewenangan, pembiayaan, dan arah pembangunan daerah.

Bagi NTB, kondisi kepulauan berdampak langsung pada biaya pembangunan, konektivitas antarwilayah, distribusi barang, serta jangkauan layanan publik. Wilayah ini terdiri atas Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, dan ratusan pulau kecil dengan garis pantai sepanjang sekitar 2.333 kilometer. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar.

Posisi Strategis Laut dan Dasar Konstitusi

NTB juga berada di jalur pelayaran nasional dan internasional, termasuk ALKI II yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik melalui Selat Lombok. Dengan demikian, laut tidak dipandang sebagai pemisah, melainkan sebagai ruang konektivitas, sumber daya, dan peluang ekonomi yang perlu dikelola secara optimal.

Landasan konstitusionalnya tercantum dalam Pasal 25A UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri Nusantara. Pasal 18A ayat (2) juga menggariskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam antara pusat dan daerah harus berjalan adil serta selaras. Selain itu, UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB pada Pasal 5 sudah memuat kawasan kepulauan, potensi kelautan dan perikanan, serta karakteristik geografis NTB.

Karena itu, penguatan undang-undang diarahkan agar pengakuan tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih operasional.

Lima Manfaat Strategis Penguatan Status Kepulauan

Penulis menyebut penguatan pengakuan sebagai provinsi berciri kepulauan memiliki lima manfaat strategis. Manfaat pertama adalah terwujudnya keadilan fiskal dan afirmasi pembiayaan pembangunan.

Kebutuhan daerah kepulauan tidak cukup dihitung dari jumlah penduduk dan luas daratan saja. Luas laut, sebaran pulau, rentang kendali pemerintahan, dan biaya konektivitas juga harus masuk perhitungan.

Pasal 29 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebenarnya sudah memberi perhatian pada provinsi berciri kepulauan dalam kebijakan DAU dan DAK. Luas laut bahkan menjadi salah satu pertimbangan dalam perhitungan DAU. Selain itu, pemerintah pusat dapat mengalokasikan dana percepatan pembangunan di luar DAU dan DAK. Karena itu, penguatan pelaksanaannya dinilai penting agar dukungan fiskal sebanding dengan beban geografis yang ditanggung NTB.

Sumber: Tribunnews.com