Karang Taruna Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) untuk membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan hukum dan sosial. Pembentukan lembaga ini menjadi tindak lanjut dari Sekolah Advokasi yang telah melatih hampir 2.000 kader di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor Heri Gunawan mengatakan hal tersebut di Cibinong, Sabtu. Menurut dia, LKBH menjadi wadah resmi bagi para kader yang telah dibekali kemampuan advokasi.
“Ini sebagai wadah atau legitimasi bahwa sekolah advokasi berjalan memang untuk kepentingan masyarakat. Para kader yang sudah dilatih memiliki lembaga resmi untuk menolong dan mengadvokasi warga,” kata Heri.
Materi Pelatihan Mencakup Berbagai Persoalan
Heri menjelaskan, Sekolah Advokasi Karang Taruna telah membekali ribuan kader mengenai berbagai persoalan masyarakat. Materinya meliputi hukum, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan perempuan dan anak.
Dalam pelaksanaannya, Karang Taruna menghadirkan sejumlah praktisi untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada peserta. Dengan bekal tersebut, para kader diharapkan mampu mendampingi masyarakat di wilayah masing-masing.
Menurut Heri, program ini dilatarbelakangi masih banyaknya warga yang kesulitan menyelesaikan persoalan administratif maupun mengakses pelayanan publik akibat keterbatasan informasi.
“Banyak permasalahan masyarakat yang sebetulnya tidak terlalu rumit, namun kekurangan pemahaman masyarakat sering kali menjadi kendala. Jadi sekolah advokasi ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk masyarakat,” ujarnya.
Contoh Kendala Akses Layanan Kesehatan
Heri mencontohkan masih adanya masyarakat yang belum memahami mekanisme mengakses pelayanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) yang disediakan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Melalui program tersebut, pemerintah daerah berupaya memberikan jaminan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Warga dapat memperoleh layanan dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) sesuai ketentuan yang berlaku.
Heri berharap kader yang telah mengikuti pelatihan dapat membantu masyarakat memahami prosedur pelayanan kesehatan serta menyelesaikan kendala birokrasi. Selain itu, para kader juga diharapkan memberikan pendampingan awal untuk persoalan pendidikan, hukum, serta perlindungan perempuan dan anak sebelum diteruskan kepada lembaga atau instansi yang berwenang.
Memperkuat Peran Karang Taruna
Heri menegaskan, pembentukan LKBH menjadi bagian dari upaya memperkuat peran Karang Taruna. Organisasi tersebut diharapkan tidak hanya bergerak dalam kegiatan kepemudaan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam penyelesaian persoalan sosial.
“Kami berharap seluruh kader yang sudah dilatih di sekolah advokasi bisa menjadi kader yang benar-benar dirasakan keberadaannya bagi masyarakat,” kata Heri.
