Tantangan Pascakontrak Kapal Selam Scorpene Evolved

Kementerian Keamanan Republik Indonesi juga Naval Group mengesahkan perolehan dua kapal selam kelas Scorpene Evolved pada 28 Maret 2024. Pemberian kontrak terhadap galangan Prancis direalisasikan tiga hari sebelum masa berlaku Penetapan Informan Biaya (PSP) kegiatan kapal selam diesel elektrik senilai US$2.1 miliar berakhir.

Program pengadaan kapal selam yang tersebut mengadopsi Full Lithium-ion Battery yang disebutkan memakai skema pembiayaan Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, dalam mana kreditor terbesar adalah Banque publique d’investissement (Bpifrance) juga Direction générale du Trésor (DG Trésor) yang mana merupakan bagian Kementerian Sektor Bisnis juga Keuangan Prancis.

Kontrak yang disebutkan juga menandai bahwa pada periode 2020-2024, Indonesia membelanjakan sekitar US$11 miliar ke Prancis untuk belanja peralatan pertahanan pasca sebelumnya memberikan beberapa kontrak terhadap Dassault Aviation, Thales serta Airbus Defence and Space.

Keputusan Nusantara menetapkan Naval Group sebagai pemasok kapal selam diesel elektrik merupakan perpaduan antara pertimbangan teknis operasional kapal selam, ekonomi-industri juga politik. Pertimbangan kebijakan pemerintah bukan dapat dipandang sebelah mata, sebab kebijakan memberikan kontrak untuk galangan Prancis juga berhadapan dengan persetujuan Presiden Joko Widodo.

Pembelian dua kapal selam kelas Scorpene Evolved merupakan upaya membangkitkan kembali kemampuan peperangan kapal selam yang tersebut tidak ada dapat dipenuhi lewat pengadaan tiga kapal selam DSME 209/1400 hampir 10 tahun lalu. Selain itu, pembelian kapal selam dari Prancis juga bagian dari upaya Indonesi untuk menguasai teknologi rekayasa juga proses pembuatan kapal selam melalui pembangunan dua kapal selam ke Surabaya lewat kemitraan antara Naval Group lalu PT PAL Indonesia.

Penandatanganan kontrak yang disebutkan bukanlah akhir dari inisiatif pengadaan kapal selam diesel elektrik, namun awal dari sebuah fase panjang hingga kapal selam kelas Scorpene Evolved diserahkan terhadap Indonesi sekitar 2030. Justru sekarang adalah fase kritis yang dihadapi oleh Negara Indonesia sesudah kontrak pembelian diteken.

Mengacu pada beraneka kegiatan pengambilalihan sistem senjata, masa pascapenandatanganan kontrak adalah waktu kritis sebelum sebuah kontrak memasuki fase aktivasi. Terdapat beberapa alasan mengapa pada waktu ini dikategorikan sebagai tahap kritis untuk kontrak pengambilalihan dua kapal selam kelas Scorpene Evolved.

Berita Terkait:

Prosedur Menghafal di Ponpes Baqiatussalaf Rumah Quran Nahdlatul Wathhan Lombok

Pertama, loan agreement. Agar kontrak yang sudah diteken dapat memasuki fase efektif, dibutuhkan loan agreement antara Kementerian Keuangan serta calon lender. Mengingat bahwa skema pembiayaan acara kapal selam diesel elektrik adalah Lembaga Penjamin Kredit Ekspor pada mana calon lender telah tersedia, penandatanganan loan agreement adalah pekerjaan rumah yang mana harus segera diselesaikan.

Apabila loan agreement telah ditandatangani oleh Kementerian Keuangan serta calon lender, inisiatif perolehan kapal selam kelas Scorpene Evolved dapat melangkah menuju fase berikutnya.

Kedua, ketersediaan dana Rupiah Murni Pendamping (RMP). Dalam loan agreement yang digunakan disepakati oleh Kementerian Keuangan serta calon lender, salah satu klausul adalah besaran uang muka yang digunakan harus dibayarkan oleh pemerintah Tanah Air agar kontrak dapat memasuki tahap efektif.

Besaran uang muka bervariasi antara 7,5% hingga 15% tergantung kesepakatan kedua belah pihak. RMP akan diambil dari pos anggaran belanja modal APBN Kementerian Pertahanan, sehingga bermetamorfosis menjadi pertanyaan apakah RMP bagi kegiatan kapal selam kelas Scorpene Evolved akan tersedia pada APBN TA 2025 atau tidak?

Ketiga, kesiapan mitra lokal Naval Group ke Indonesia. Naval Group selaku Original Equipment Manufacturer kapal selam kelas Scorpene Evolved diharapkan akan segera menyepakati kemitraan dengan PT PAL Tanah Air melalui Joint Operation Agreement (JOA).

Mengacu pada Workshare Agreement antara Naval Group kemudian PT PAL Indonesia pada 10 Februari 2022, 30% dari nilai kontrak akan diberikan terhadap PT PAL Indonesia. Seperti pernah ditulis sebelumnya, semua kegiatan seperti pemotongan baja pertama, proyek konstruksi lambung kapal selam, modules/section grand assembly, test and trial hingga torpedo live firing akan dilaksanakan di dalam Indonesia.

Kesiapan anak bisnis PT LEN Industri (Persero) pada perkembangan dua kapal selam kelas Scorpene Evolved ke Nusantara merupakan salah satu hal kritis terkait implementasi inisiatif senilai US$2,1 miliar tersebut. Isu kesiapan tidak sekadar tentang infrastruktur produksi yang digunakan tahun setelah itu telah lama mendapatkan assessment dari Naval Group, tetapi juga kesiapan untuk mengurus inisiatif sama-sama dengan Naval Group melalui semacam Joint Inisiatif Office (JPO).

Berita Terkait:

Bahaya Low-Skilled Labor Trap di Balik Formalisasi Gig Worker

JPO merupakan suatu organisasi gabungan antara Naval Group serta PT PAL Indonesia untuk mendiskusikan dan juga mengeksekusi hal-hal teknis terkait pengerjaan kapal selam kelas Scorpene Evolved. Dibutuhkan kesiapan manajemen firma Negara Indonesia yang dimaksud untuk menjalankan inisiatif tersebut, di mana peran JPO pada tahap awal dapat berfokus pada isu desain dan juga perencanaan program.

Kesiapan finansial bukan boleh dilupakan pula, dalam mana PT PAL Negara Indonesia harus miliki dana khusus yang mana dialokasikan untuk inisiatif proyek konstruksi kapal selam. Sebagai sebuah inisiatif bersama, tentu sekadar urusan finansial tiada dapat semuanya diserahkan untuk Naval Group.

Misalnya apabila ada persyaratan penerbitan bank guarantee dengan jaminan berbentuk cash collateral, di dalam mana praktik cash collateral adalah lumrah di planet keuangan Indonesia. Merupakan sebuah harapan bahwa isu kesiapan finansial tiada akan menjadi penghambat kegiatan penyelenggaraan kapal selam kelas Scorpene Evolved pada tahun-tahun mendatang.

Begitu pula dengan kesiapan manpower planning, pada mana fakta menunjukkan bahwa hingga beberapa tahun ke depan PT PAL Negara Indonesia masih miliki kontrak konstruksi dua fregat Arrowhead 140 pesanan Kementerian Keamanan Indonesia, dua LPD pesanan Departemen Defense Nasional Filipina dan juga satu LPD pesanan Uni Emirat Arab.

Dihadapkan pada empat acara besar tersebut, PT PAL Negara Indonesia dituntut untuk dapat menyiapkan manpower planning yang dapat diandalkan sehingga tidaklah ada acara proses pembuatan yang dimaksud terganggu oleh sebab itu manpower diserap oleh tiga kegiatan lainnya.

Di antara keuntungan yang mana akan didapatkan oleh Negara Indonesia di pembangunan kapal selam kelas Scorpene Evolved adalah nilai isi lokal sebesar 30% atau sangat tambahan besar bila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan fregat di PT PAL Negara Indonesia beberapa tahun silam.

Nilai 30% juga akan mengalir untuk beberapa firma swasta Indonesia, selain PT PAL Indonesia, yang tersebut sudah pernah dipilih oleh Naval Group untuk berperan sebagai vendor lokal. Hal demikian selain menciptakan lapangan kerja lokal pada acara pembangunan kapal selam, juga membantu perusahaan-perusahaan swasta lokal mengakomodasi know–how yang tersebut bersifat teknis lalu keterampilan terkait beberapa subsistem kapal selam.

Berita Terkait:

Perencanaan Perlindungan dan juga Usulan Pembatalan Belanja Alutsista

Ini merupakan potensi langka bagi firma-firma yang dimaksud sebab sangat jarang galangan kapal asing memberikan banyak pekerjaan terkait isi lokal untuk perusahaan non BUMN.

Artikel ini disadur dari Tantangan Pascakontrak Kapal Selam Scorpene Evolved