Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani pada Senin, 23 Maret 2026, menyatakan bahwa negaranya tidak akan berpartisipasi dalam operasi militer di Selat Hormuz. Al-Sudani menegaskan bahwa langkah militer semacam itu tidak akan membantu pelayaran dan justru akan memprovokasi reaksi dari Iran.
Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan di sekitar Iran yang telah menyebabkan blokade de facto Selat Hormuz. Selat ini merupakan jalur vital untuk pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global, dan eskalasi ini telah memengaruhi tingkat ekspor serta produksi minyak di kawasan tersebut.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya telah menyerukan sejumlah negara untuk mengirim kapal ke selat tersebut sebagai bagian dari upaya pengamanan. Namun, Irak memiliki pandangan berbeda.
“Kami tidak percaya pada solusi militer. Perlindungan bersenjata terhadap kapal akan memprovokasi reaksi dari Iran dan tidak akan berkontribusi pada pelayaran. Oleh karena itu, kami tidak akan berpartisipasi dalam aksi militer apa pun di Teluk Persia,” kata al-Sudani kepada surat kabar Italia, Corriere della Sera.
Pada 19 Maret, enam negara, yaitu Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Jepang, telah mengumumkan kesiapan mereka untuk berkontribusi pada upaya yang tepat guna memastikan jalur aman melalui Selat Hormuz. Beberapa negara lain kemudian ikut bergabung dalam pernyataan tersebut.
Konteks ketegangan ini semakin diperparah oleh serangan yang dilancarkan AS dan Israel terhadap target di Iran, termasuk di Teheran, pada 28 Februari. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran kemudian merespons dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.
