Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, menyatakan optimismenya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Menurut Muazzim, program ini telah mendapatkan dukungan luas dari masyarakat Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Ini bisa dibuktikan saat kami turun melakukan sosialisasi program MBG di sejumlah wilayah di NTB sambutan masyarakat sangat luar biasa. Ini menandakan bahwa program tersebut mendapat dukungan masyarakat,” ujar Muazzim di Mataram, Minggu.

Muazzim berharap antusiasme masyarakat ini dapat membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menyosialisasikan program MBG secara lebih masif. Ia menekankan bahwa program tersebut tidak hanya bermanfaat dalam pemenuhan gizi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah.

“Saya melihat kalau turun sosialisasi, ibu-ibu dan bapak-bapak selalu penuh. Ini menandakan masyarakat kita sangat antusias. Artinya program prioritas Presiden Prabowo didukung masyarakat,” tambah Anggota DPR RI Dapil NTB 2 Pulau Lombok tersebut.

Menurutnya, kehadiran makan siang gratis di sekolah-sekolah dan pondok pesantren dapat mengurangi beban pengeluaran harian rumah tangga secara signifikan. “Ketahanan pangan dan gizi Memastikan setiap anak, tanpa memandang status ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap makanan berkualitas tinggi,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, telah menegaskan komitmen penuh pemerintah provinsi dalam mendukung pelaksanaan program MBG. Iqbal menyebut program ini tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang substansial.

Dalam kurun waktu sekitar 10 bulan, program MBG di NTB tercatat telah menyerap 31.509 tenaga kerja lokal. Selain itu, program ini telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat, didukung oleh 670 Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang aktif, serta melibatkan 2.719 mitra pemasok dari berbagai sektor, termasuk pelaku usaha dan petani lokal.

Lalu Muhamad Iqbal menilai capaian penyerapan tenaga kerja ini tergolong luar biasa. “Untuk bisa menyerap angka sebesar ini biasanya butuh waktu 2-3 tahun, tetapi di NTB dapat tercapai hanya dalam waktu sekitar 10 bulan. Ini belum termasuk tenaga kerja tidak langsung seperti petani yang sebelumnya kesulitan memasarkan hasil produksinya, kini memperoleh harga yang lebih layak,” pungkasnya.