Rencana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon kembali menjadi sorotan setelah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menduga wacana tersebut berkaitan dengan kepentingan bisnis dan proyek tertentu. Dugaan itu muncul dari pengalaman Pigai menangani berbagai persoalan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang membuatnya lebih cermat menyoroti rencana pemindahan masyarakat maupun satwa dari habitat asalnya.
Wacana pemindahan itu menyangkut badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Pigai menyampaikan pandangannya seusai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI pada Selasa (17/11/2026).
Sorotan Pigai terhadap Rencana Pemindahan Badak Jawa Ujung Kulon
Menurut Pigai, pola pemindahan yang selama ini ia temui di berbagai kasus sering kali membawa kepentingan lain di baliknya. “Biasanya pemerintah mau memindahkan satu masyarakat, mau mengurangi kehidupan mereka atau budaya mereka, atau kalau memindahkan hewan, berarti ada proyek yang mau masuk,” ujarnya.
Meski mencurigai adanya kepentingan ekonomi, Pigai mengakui dirinya belum mengetahui secara utuh alasan pemerintah mewacanakan pemindahan badak jawa tersebut. Ia juga belum mempelajari secara mendalam informasi terkait rencana pemindahan satwa langka itu.
Pigai lantas meminta penjelasan terkait urgensi pemindahan badak jawa dari kawasan Ujung Kulon. Ia juga mempertanyakan ancaman apa yang membuat satwa tersebut harus meninggalkan habitat aslinya. “Kita tidak pernah mendengar Badak Jawa, badak di Ujung Kulon itu terancam karena selama ini kan,” ujarnya.
Pigai juga menyinggung potensi ancaman aktivitas Gunung Krakatau yang dianggap dapat mengancam populasi badak jawa. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan pemindahan tidak boleh diambil tanpa kajian yang menyeluruh, termasuk aspek keselamatan satwa, kondisi lingkungan, serta kemampuan badak beradaptasi dengan habitat baru. “Pemindahan Badak Jawa ke tempat manapun, itu harus terukur,” jelasnya.
Risiko Habitat Baru bagi Kelangsungan Hidup Satwa
Kelangsungan hidup satwa sangat bergantung pada lingkungan tempat ia berkembang. Karena itu, memindahkan badak jawa ke kawasan lain belum tentu menjamin satwa tersebut bertahan hidup, apalagi berhasil berkembang biak.
Untuk memperkuat pandangannya, Pigai mencontohkan upaya pelestarian gorila gunung di Rwanda. Menurutnya, upaya itu memperoleh pengakuan internasional karena satwa dipertahankan di habitat alaminya.
Atas dasar itu, Pigai mengingatkan bahwa pemindahan badak jawa berpotensi menimbulkan persoalan baru jika kemampuan satwa beradaptasi di lingkungan berbeda tidak diperhitungkan. “Karena kalau kita pindahkan Badak Jawa itu dari tempat habitatnya, jangan-jangan tidak berkembang,” pungkasnya.
Penetapan Wilayah Tambang di Perairan Ujung Kulon
Di sisi lain, wacana pemerintah pusat untuk memindahkan populasi badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari TNUK, Pandeglang, ke Alas Purwo berbenturan dengan kondisi tata ruang dan ekologi di lapangan. Pemerintah sebelumnya mendalihkan ancaman bencana alam seperti tsunami atau letusan Gunung Krakatau.
Namun, ancaman yang lebih nyata bagi kelestarian satwa purba itu justru datang dari aktivitas manusia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diketahui telah menetapkan seluruh kawasan laut di sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Penetapan zona ekstraktif yang mengelilingi kawasan konservasi tersebut memicu penolakan dari Pemerintah Provinsi Banten. Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menolak tegas rencana relokasi satwa yang dianggap sebagai identitas tanah Banten.
Penolakan itu makin menguat karena habitat asli Ujung Kulon baru saja menunjukkan daya dukung ekologisnya. Seekor bayi badak jawa lahir secara alami di kawasan tersebut.
Status WUP dan Kewenangan Tata Ruang Daerah
Berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM tentang Penetapan Wilayah Pertambangan di Provinsi Banten, seluruh area perairan yang mengelilingi TNUK ditandai dengan arsiran krem sebagai WUP. Ketetapan itu berlaku sejak Februari 2026.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, membenarkan ketetapan yang diteken Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut. Meski demikian, Ari menjelaskan bahwa status WUP tidak serta-merta mengizinkan kegiatan pengerukan tambang dilakukan tanpa persetujuan rencana tata ruang daerah.
Pernyataan Pigai menambah daftar pertanyaan mengenai urgensi pemindahan badak jawa, di tengah penetapan kawasan laut Ujung Kulon sebagai wilayah usaha pertambangan. Hingga kini, kepastian mengenai kelanjutan wacana tersebut masih menunggu kajian yang menyeluruh.
Sumber: AFU.id
