Kementerian Agama (Kemenag) memperkuat kerja sama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi guna memperluas pemberdayaan pesantren serta mendorong kemandirian ekonomi lembaga pendidikan keagamaan tersebut. Penguatan dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, pembentukan jejaring kemitraan yang lebih luas, dan pemerataan akses terhadap program pemberdayaan.

Direktur Pemberdayaan Pesantren, Yusi Damayanti, menilai kolaborasi nasional ini menandai pergeseran cara kerja. Selama ini, program pemberdayaan pesantren kerap berjalan sendiri-sendiri di tiap pihak. Ke depan, pola tersebut diarahkan menjadi lebih terpadu, terukur, dan saling terhubung dalam satu ekosistem nasional.

Rapat koordinasi pemberdayaan pesantren di Bekasi

Pernyataan itu disampaikan Yusi dalam Rapat Koordinasi Program Kemitraan dan Pemberdayaan pada Pondok Pesantren yang berlangsung di Hotel Ibis Styles Jatibening, Bekasi, pada 16–18 November 2026. Forum tersebut membahas arah kebijakan, kemitraan, dan program yang akan menopang kemandirian pesantren ke depan.

Yusi memaparkan bahwa orkestrasi pemberdayaan pesantren dijalankan melalui tiga pendekatan utama. Pendekatan pertama menyangkut kebijakan dan sumber pembiayaan. Pendekatan kedua berfokus pada penguatan ekosistem serta jejaring lintas sektor. Pendekatan ketiga diarahkan pada penguatan program kemandirian dan pemerataan akses.

Standar bersama tanpa menghapus kekhasan pesantren

Pada pendekatan pertama, Kemenag mendorong tersusunnya standar pemberdayaan yang bisa dijadikan acuan bersama. Standar itu tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan. Setiap pesantren tetap mempertahankan ciri khas, karakter, serta kemandiriannya masing-masing.

Pendekatan ini juga diarahkan untuk membuka akses pesantren yang lebih luas terhadap berbagai sumber pembiayaan dan dukungan program pemberdayaan. Dengan begitu, pesantren memiliki lebih banyak pilihan ketika merancang pengembangan usaha maupun kegiatan sosialnya.

Direktorat Jenderal Pesantren sebagai penghubung

Pendekatan kedua berfokus pada sinergi antarkementerian dan lembaga. Dalam skema ini, Direktorat Jenderal Pesantren ditempatkan sebagai penghubung yang menyelaraskan berbagai program. Cakupannya meliputi sektor UMKM, pertanian, koperasi, hingga perbankan syariah.

“Ditjen Pesantren berperan sebagai penghubung yang menyelaraskan program pemberdayaan dari berbagai kementerian dan lembaga agar tidak tumpang tindih ketika diimplementasikan di pesantren. Selain itu, kami juga mendorong pembangunan kemitraan dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi sehingga dukungan pemberdayaan dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pesantren,” ujar Yusi.

Melalui kemitraan dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi, dukungan pemberdayaan diharapkan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pesantren.

Pertukaran praktik baik antarpesantren

Pendekatan ketiga menitikberatkan pertukaran praktik baik atau best practices antarpesantren. Yusi menyebut sejumlah pesantren sudah berhasil mengembangkan unit usaha, pertanian terpadu, hingga pengelolaan lingkungan secara mandiri.

Pengalaman mereka dinilai dapat menjadi rujukan bagi pesantren lain melalui transfer pengetahuan dan pendampingan. Yusi menjelaskan hal tersebut dalam pernyataannya:

“Pesantren yang telah memiliki kemandirian ekonomi dapat menjadi mentor sekaligus rujukan bagi pesantren lainnya. Dengan demikian, pemberdayaan tidak selalu harus dimulai dari nol, tetapi dapat dikembangkan melalui pembelajaran dari praktik baik yang sudah terbukti berhasil,” jelasnya.

Peningkatan SDM dan digitalisasi usaha pesantren

Selain penguatan kemitraan dan pemerataan akses, Kemenag juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pesantren. Digitalisasi pengelolaan usaha pesantren turut menjadi perhatian dalam agenda tersebut.

Menurut Kemenag, pemberdayaan tidak berhenti pada bantuan modal atau penyediaan sarana dan prasarana. Pesantren juga didorong mengikuti pelatihan kewirausahaan dan life skills, memperkuat literasi keuangan, serta membenahi manajemen usaha. Digitalisasi pengelolaan unit usaha pun diarahkan agar pesantren semakin profesional dan berdaya saing.

Ekosistem kemandirian yang berkelanjutan

Yusi menegaskan seluruh aspek tersebut harus berjalan beriringan. Ia menilai keterkaitan antarunsur itu diperlukan untuk membangun ekosistem kemandirian pesantren yang berkelanjutan.

“Orientasi pemberdayaan adalah membangun ekosistem kemandirian pesantren yang berkelanjutan. Karena itu, penguatan kapasitas SDM, akses pasar, kemitraan, dan digitalisasi harus berjalan beriringan. Harapannya, pesantren semakin berdaya secara ekonomi, mampu mengembangkan potensi lokal, serta memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Harapan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan diarahkan bukan hanya untuk memperkuat pesantren, tetapi juga untuk memberi dampak bagi masyarakat di sekitarnya.

Landasan regulasi pemberdayaan pesantren

Penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat pesantren melalui Ditjen Pesantren merupakan bagian dari amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026. Kehadiran direktorat jenderal tersebut memperkuat peran pemerintah dalam mengoordinasikan program pemberdayaan pesantren secara lebih terpadu.

Sumber: TIMES Indonesia