Ribuan orang turun ke jalan di 32 kota di Portugal, Sabtu (14/11), untuk mendesak pemerintah segera mengambil tindakan mengatasi krisis perumahan yang semakin memburuk di negara tersebut.
Demonstrasi yang diorganisasi oleh platform Casa Para Viver (Rumah untuk Ditinggali) itu mengusung slogan “Mereka tidak akan merampas hak kami atas tempat tinggal”. Aksi digelar di sejumlah lokasi, termasuk Lisbon, Porto, Faro, Portimao, Coimbra, dan Braga.
Gerakan tersebut menyerukan penguatan pengendalian harga sewa, perlindungan yang lebih besar terhadap penggusuran, serta peningkatan investasi dalam penyediaan perumahan publik yang terjangkau. Mereka juga menuntut pembatalan usulan perubahan undang-undang persewaan.
Juru bicara Casa Para Viver, Rita Silva, mengatakan kepada kantor berita Lusa bahwa mobilisasi nasional tersebut menunjukkan krisis perumahan telah berdampak pada seluruh wilayah Portugal, bukan hanya terbatas di pusat-pusat perkotaan besar.
Platform yang menghimpun sekitar 100 asosiasi perumahan dan organisasi akar rumput itu juga menginginkan pengaturan yang lebih ketat terhadap kontrak sewa, properti yang tidak dihuni, akomodasi wisata jangka pendek, serta spekulasi properti.
Latar Belakang Protes
Protes berlangsung setelah parlemen menyetujui secara prinsip usulan pemerintah untuk mengubah undang-undang persewaan perkotaan. Usulan itu akan memberikan fleksibilitas lebih besar dalam kontrak sewa dan mempercepat prosedur penggusuran.
Para pegiat perumahan memperingatkan bahwa perubahan tersebut dapat melemahkan perlindungan bagi penyewa di tengah kenaikan harga sewa dan terbatasnya ketersediaan hunian.
Pertemuan antara Presiden Antonio Jose Seguro dan para pegiat perumahan pada Jumat berlangsung menjelang pelaksanaan demonstrasi nasional tersebut. Perwakilan Casa Para Viver menyambut baik pertemuan itu dan mendesak Perdana Menteri Luis Montenegro untuk terlibat langsung dalam dialog dengan gerakan tersebut.
