Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma membuka opsi kolaborasi dengan provinsi lain, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Tawaran ini muncul di tengah wacana DKI Jakarta yang juga mengajukan diri sebagai tuan rumah ajang olahraga nasional tersebut.
Johni Asadoma menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi NTT dan Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir terkait penunjukan mereka sebagai tuan rumah bersama PON 2028. Penunjukan ini, menurutnya, telah melalui seluruh tahapan formal.
“Pemerintah membuka peluang kolaborasi untuk DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Jawa Timur (Jatim) dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028,” ujar Johni saat diwawancarai di Kupang pada Minggu (21/12/2025).
Mantan Kapolda NTT itu juga memahami keinginan DKI Jakarta untuk menjadi tuan rumah PON. Ia mengakui kelengkapan sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki ibu kota.
“Kalau menurut saya, permintaan DKI Jakarta itu wajar-wajar saja. Mereka unggul dari sisi sarana prasarana dan fasilitas olahraga yang lengkap,” tambahnya.
Johni menegaskan bahwa penentuan NTT-NTB sebagai tuan rumah PON 2028 telah melalui proses yang panjang dan formal. Oleh karena itu, ia berharap SK Menpora segera terbit agar persiapan dapat dimaksimalkan.
Menurutnya, penunjukan tuan rumah PON di wilayah Selatan Indonesia sangat penting untuk pemerataan pembangunan olahraga secara nasional. “Di Utara sudah, di Barat sudah (Aceh-Sumut), di Timur sudah (Papua). Sekarang giliran wilayah Selatan. Artinya, masyarakat NTT-NTB sangat berharap PON 2028 tetap dilaksanakan sesuai penunjukan awal,” tegas Johni.
Mengenai wacana DKI Jakarta, Pemprov NTT melihat peluang kolaborasi sebagai solusi bersama. “Kalau PON 2028 tetap di NTT-NTB, kami bisa kolaborasi dengan DKI, Jawa Barat, dan Jawa Timur,” jelasnya.
Kolaborasi ini, lanjut Johni, dapat diterapkan pada venue-venue olahraga yang membutuhkan biaya pembangunan besar. “Venue-venue yang pembangunannya mahal bisa dilaksanakan di DKI, Jabar, atau Jatim. Ini bagus karena ada kolaborasi, pembiayaan bisa lebih hemat dan tidak terlalu mahal,” katanya.
Johni Asadoma juga meminta pemerintah pusat untuk segera mengambil keputusan agar daerah dapat melakukan persiapan secara maksimal. Ia menekankan bahwa NTT-NTB membutuhkan dukungan pemerintah pusat, terutama untuk pembangunan fasilitas olahraga yang saat ini masih terbatas.
Pemprov NTT berencana memanfaatkan seluruh potensi daerah, mulai dari Pulau Timor, Sumba, hingga Flores, sepanjang memenuhi syarat dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat atau PB PON. Sejauh ini, Pemprov NTT telah melakukan koordinasi dan studi tiru ke Jawa Barat, yang pernah menjadi tuan rumah PON 2016.
“Kami belajar banyak dari Jawa Barat, mulai dari organisasi, prestasi, administrasi, hingga pemberdayaan ekonomi,” ungkap Johni. “Harapannya, kalau PON dilaksanakan di NTT-NTB, ekonomi masyarakat juga ikut naik,” pungkasnya.
