Reporter: | Editor:
KONTAN.CO.ID – JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan koordinasi dengan Bank Negara Indonesia (BI) untuk mencari solusi terbaik terkait utang jatuh tempo yang tersebut mencapai Mata Uang Rupiah 800 triliun pada tahun 2025.
Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pendanaan juga Risiko (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan mengatakan, koordinasi yang disebutkan dibutuhkan di rangka menyimpan keberlanjutan fiskal.
“Jadi ini sesuatu hal yang bisa saja dibicarakan, sudah ada ada timnya dari pemerintah dengan BI untuk kita mendiskusikan bagaimana kita menangani SBN yang tersebut jatuh tempo tahun depan, yang digunakan sebetulnya diterbitkan pada rangka untuk penanganan pandemi supaya nanti mampu mendapatkan solusi terbaik, di satu sisi juga pada rangka melindungi untuk sustainabilitas fiskal kita,” ujar Deni terhadap awak media ke Jakarta, Hari Senin (10/6).
Baca Juga:
Namun Deni menegaskan, selama lingkungan ekonomi keuangan baik maka utang yang jatuh tempo pada tahun depan bukanlah berubah menjadi sebuah masalah. “Ibu (Menkeu) menyampaikan kemarin kan selama lingkungan ekonomi keuangan kita baik, selama confident dari masyarakat, dari penanam modal bagus itu sesuatu yang dimaksud masih sanggup kita manage,” katanya.
Deni menyebut, rata-rata pemerintah membayar utang jatuh tempo per tahun pada kisaran Rupiah 600 triliun hingga Mata Uang Rupiah 700 triliun. Nah, utang jatuh tempo yang mana tembus Mata Uang Rupiah 800 triliun pada tahun depan dikarenakan ada evakuasi utang yang mana diterbitkan di rangka penanganan pandemi Covid-19.
“Biasanya itu sekitar Rupiah 600 triliun sampai Rupiah 700 triliun. Cuma tahun depan itu kan jatuh tempo sebab ada SBN yang dimaksud diterbitkan di rangka penanganan pandemi Covid, jadi sebagian sekitar Rupiah 100 triliun yang dimiliki oleh BI,” imbuhnya.
Baca Juga:
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengutarakan bahwa risiko dari profil utang jatuh tempo yang tersebut membesar pada tahun 2025 sangat kecil apabila keadaan perekonomian Indonesi membaik, Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (APBN) kredibel lalu keadaan politiknya stabil.
“Sehingga jatuh tempo yang seperti kelihatan tinggi itu tidaklah berubah menjadi hambatan selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal dunia usaha dan juga kebijakan pemerintah tetap sama,” ujar Sri Mulyani pada Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6).
Berdasarkan paparannya, utang jatuh tempo pada 2025 sebesar Mata Uang Rupiah 800,33 triliun ini terdiri dari jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Simbol Rupiah 705,5 triliun serta jatuh tempo pinjaman sebesar Mata Uang Rupiah 94,83 triliun.
Sri Mulyani berdalih, jatuh tempo utang pemerintah yang tersebut tinggi pada tahun depan disebabkan oleh evakuasi utang yang tersebut jumlahnya besar pada pada waktu pandemi Covid-19.
Baca Juga:
“Jangan lupa pandemi penyebaran virus Corona yang tersebut waktu itu hampir membutuhkan Mata Uang Rupiah 1.000 triliun belanja tambahan dana untuk menambah belanja sebesar itu pada pada waktu penerimaan negara turun 19% dikarenakan ekonominya berhenti waktu itu,” katanya.
Ia menjelaskan, evakuasi utang yang dimaksud tinggi ini berasal dari skema burden sharing sama-sama dengan Bank Tanah Air (BI).
“Burden sharing itu menggunakan Surat Utang Negara yang digunakan maturitasnya maksimal 7 tahun. Jadi kalau maksimum jatuh tempo dari pandemi kita itu semua di dalam 7 tahun. Dan memang benar ini sekarang konsentrasi di dalam 3 tahun,” kata Menkeu.
Baca Juga:
“Ini yang kemudian memunculkan persepsi kok berbagai sekali utang numpuk sebab itu adalah biaya pandemi yang digunakan mayoritas kita issue surat utangnya berdasarkan agreement waktu itu Komisi XI dengan BI untuk melakukan burden sharing,” imbuh Menkeu.
Selanjutnya:
Menarik Dibaca:
Cek Berita juga Artikel yang digunakan lain pada
Artikel ini disadur dari Tuntaskan Utang Jatuh Tempo Rp 800 Triliun di 2025, Sri Mulyani Koordinasi dengan BI
