Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah (pemda) di seluruh wilayah Sumatera untuk segera mempercepat pengumpulan dan penyelarasan data kerusakan rumah warga akibat bencana. Instruksi ini disampaikan Tito guna memastikan penyaluran bantuan dan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Tito menegaskan, pendataan yang cepat dan akurat menjadi kunci utama dalam proses ini. “Kita bisa tentukan yang (kategori rusak) ringan dan sedang, (datanya harus) by name by address. Itu (harus) sudah betul-betul clear. Meskipun kita paham namanya bencana yang cukup luas seperti ini, ada yang di gunung-gunung dan lain-lain (pasti sulit). Paling tidak data yang sementara ini, kecepatan ini untuk data baseline dulu,” ujar Tito di Jakarta, Senin.
Instruksi tersebut disampaikan Mendagri saat Rapat Lanjutan Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Pascabencana di Wilayah Sumatera yang digelar secara daring dari Jakarta. Dalam rapat tersebut, Tito menjelaskan bahwa pemerintah telah mengklasifikasikan kerusakan rumah akibat bencana menjadi tiga kategori: rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat, termasuk rumah yang hilang.
Untuk rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang, pemerintah akan menyalurkan bantuan tunai. Bantuan ini bertujuan agar masyarakat dapat segera memperbaiki rumah mereka dan kembali menempatinya.
Sementara itu, bagi rumah yang mengalami rusak berat atau bahkan hilang, pemerintah menyiapkan program pembangunan hunian. Program ini akan melalui dua tahapan, yaitu pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).
- Pembangunan huntara akan dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan Daya Anagata Nusantara (Danantara).
- Adapun pembangunan huntap akan menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Selain pemerintah daerah, pendataan kerusakan juga dilakukan secara paralel oleh BNPB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di masing-masing wilayah. Seluruh data yang terkumpul dari berbagai pihak ini nantinya akan direkonsiliasi. Proses rekonsiliasi data ini krusial sebagai dasar penyaluran bantuan dan pengambilan keputusan anggaran agar tepat sasaran.
Rapat penting tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan pihak terkait, antara lain Menteri PKP Maruarar Sirait, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Kepala BNPB Suharyanto.
