Menag Bakal Jatuhkan Sanksi Bagi Travel yang tersebut Perilisan Visa Haji Tak Resmi

Jakarta, CNBC Nusantara – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa pihaknya akan memberi sanksi terhadap travel yang tersebut menyediakan visa selain visa resmi haji terhadap jemaah yang bermaksud menunaikan ibadah haji. Hal ini ditegaskan Menag ketika menjawab pertanyaan media usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR ke Senayan, Jakarta.

“Kita kan memberi sanksi terhadap travel yang mana menyediakan visa selain visa resmi haji,” ungkap Menag menanggapi wartawan dalam Komplek Parlemen, Jakarta, diambil Rabu (5/6/2024).

Nginklan Yuk

“Menteri haji Kerajaan Arab Saudi juga telah mengingatkan jangan pakai visa di luar visa haji resmi. Karena pemerintah Kerajaan Arab Saudi akan berperan tegas. Saya juga sudah ada ungkapkan jangan berangkat haji tanpa visa resmi haji,” ujarnya. 

Visa haji diatur pada Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji lalu Umrah (PIHU). Pasal 18 UU PIHU mengatur bahwa visa haji Nusantara terdiri menghadapi visa haji kuota Indonesia, lalu visa haji mujamalah undangan pemerintahan Kerajaan Arab Saudi.

Visa kuota haji Tanah Air terbagi dua, haji reguler yang mana diselenggarakan pemerintah kemudian haji khusus yang tersebut diselenggarakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Tahun ini, kuota haji Indonesia banyaknya 221.000 jemaah. Nusantara juga mendapat 20.000 tambahan kuota. Sehingga, total kuota haji Nusantara pada operasional 1445 H/2024 M adalah 241.000 jemaah.

Untuk warga negara Tanah Air yang tersebut mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari otoritas Kerajaan Arab Saudi, UU PIHU mengatur bahwa keberangkatannya wajib melalui PIHK. Dan, PIHK yang dimaksud memberangkatkan warga negara Indonesia yang tersebut mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Kerajaan Arab Saudi wajib melapor untuk menteri agama.

Nginklan Yuk

“Di luar itu pasti akan jadi masalah, kemudian terbukti berapa jemaah Indonesia ada yang tersebut terkena aturan yang mana diberlakukan Kerajaan Arab Saudi,” tegasnya.

Sebelumnya, sebanyak-banyaknya 34 jemaah dari 37 Warga Negara Tanah Air (WNI) yang ditangkap aparat keamanan (Apkam) Arab Saudi dikarenakan kedapatan menggunakan non visa haji. Jemaah yang disebutkan akhirnya pulang ke tanah air. Sementara tiga warga lainnya akan diproses secara hukum.

Artikel ini disadur dari Menag Bakal Jatuhkan Sanksi Bagi Travel yang Rilis Visa Haji Tak Resmi

You might also like
Follow Gnews