Jakarta – Komisi X DPR RI yang tersebut membidangi sekolah mengatur rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, kemudian Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim pada Kamis, 13 Juni 2024. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi X DPR, Ratih Megasari Singkarru sempat menyinggung persoalan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang kampus di dalam Indonesia.
Awalnya, Ratih mengemukakan lembaga pendidikan membesar ke Indonesi memiliki sistem yang tersebut tergolong unik. Yaitu, kata dia, berbagai kampus yang mana tiada dikelola secara langsung oleh Kemendikbudristek, namun oleh kementerian atau lembaga lainnya.
Ratih menyatakan situasi yang dimaksud bisa jadi jadi menghambat efisiensi pengelolaan lembaga pendidikan tinggi. “Kami semua sadar bahwa sistem sekolah tinggi pada Tanah Air mungkin saja miliki keunikan yang digunakan menyebabkan tak optimal pada hal efisiensi,” kata Ratih pada rapat yang berlangsung dalam kompleks parlemen Senayan, Ibukota Indonesia pada Kamis, 13 Juni 2024.
Menurut Ratih, sistem yang disebutkan menyebabkan alokasi anggaran tak terkelola dengan baik. “Banyak lembaga pemerintahan atau kementerian yang mana mempunyai perguruan membesar sendiri yang mana menyebabkan alokasi anggaran lembaga pendidikan tersebar kemudian tidak ada terpusat dengan baik,” ucap politikus Partai NasDem itu.
Ratih kemudian mengaku telah terjadi mendengar persoalan temuan KPK tentang keadaan tersebut. “Bahkan baru-baru ini kami dapat info juga bahwa KPK telah terjadi mengungkapkan anggaran lembaga pendidikan pemerintah lebih banyak sejumlah mengalir ke kampus yang tersebut dikelola kementerian atau lembaga lain dibandingkan dengan perguruan lebih tinggi negeri,” ujar Ratih.
Dia pun berujar bahwa sebaiknya pemerintah melakukan pembaharuan agar lembaga pendidikan besar sanggup lebih banyak terfokus serta terkoordinasi dalam bawah Kemendikbudristek. Salah satunya dengan melakukan restrukturisasi juga manajemen ulang persoalan sekolah tinggi.
Rating mengungkapkan cara yang dimaksud tidak ada belaka dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran institusi belajar tinggi. “Tapi untuk meningkatkan kekuatan manajemen akademik serta juga keuangan sehingga kualitas sekolah besar kita lebih banyak terjamin,” ucap Ratih.
Menanggapi Ratih, Nadiem Makarim mengutarakan akan mengirimkan jawaban secara tertoreh untuk Komisi X DPR. Dalam rapat tersebut, Nadiem juga sempat mengajukan permohonan tambahan anggaran Kemendikbudristek sebesar Mata Uang Rupiah 25 triliun untuk tahun 2025.
Nadiem menyatakan ketika ini pagu indikatif tahun anggaran 2025 untuk Kemendikbudristek adalah sebesar Rupiah 83,19 triliun. “Seperti yang kita ketahui, alokasi yang dimaksud masih belum dapat mengakomodir semua keinginan kita atau keinginan kita untuk melanjutkan dan juga memperbesar beberapa program,” kata Nadiem di rapat.
Sebelumnya, Deputi Sektor Pencegahan serta Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyatakan menyoroti pos anggaran institusi belajar 2024 di dalam kementerian lalu lembaga senilai Rupiah 32,859 triliun.
KPK memandang ada kesenjangan antara anggaran yang mana diberikan untuk siswa perguruan lebih tinggi negeri (PTN) dengan anggaran sekolah kedinasan. Anggaran yang digunakan dialokasikan untuk pelajar PTN belaka sekitar Rupiah 7 triliun. Sementara anggaran untuk perguruan tinggi yang mana diselenggarakan oleh kementerian lalu lembaga sebesar Mata Uang Rupiah 32,859 triliun.
Dalam temuannya, KPK mengungkap ada sejumlah pelajar perguruan membesar yang digunakan dikelola oleh kementerian kemudian lembaga, setelahnya lulus beliau tidaklah berubah menjadi PNS. Padahal pemerintah sudah ada menganggarkan permintaan untuk tempat tinggal penuh, seragam, serta sebagainya.
Artikel ini disadur dari Rapat dengan Nadiem, Anggota DPR Singgung Temuan KPK Soal Alokasi Anggaran Sekolah Kedinasan
