Jakarta -Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni mengumumkan IKN dibangun untuk rakyat. Presiden Jokowi pun, kata dia, memerintahkan agar perkara di dalam lapangan harus diselesaikan dengan berpihak pada rakyat. “Apapun yang terjadi di dalam lapangan harus berorientasi pada rakyat,” kata Raja Juli sewaktu ditemui dalam Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 10 Juni 2024. “Pak Presiden terus mengarahkan, yang mana ada adalah ganti untung, bukanlah ganti rugi,” lanjut dia.

Scroll Untuk Lanjut Membaca
Raja Juli Sebut IKN Dibangun untuk Rakyat, Warga Terdampak Dapat Ganti Untung

Raja Juli menuturkan, perkara pembebasan lahan untuk proyek IKN telah dibahas di rapat dalam Kementerian Koordinator Lingkup Perekonomian. Ia berujar, pemerintah akan menggunakan skema Penanganan Sosial Efek Kemasyarakatan (PSDK) Plus. “Jadi, ada insentif lain terhadap komunitas yang tersebut memang sebenarnya terdampak konstruksi IKN,” ujar Wakil Menteri Agraria dan juga Tata Ruang tersebut.

Bentuk PDSK Plus tersebut, Raja Juli menambahkan, akan disesuaikan dengan keadaan per individu wilayah terdampak. Pasalnya, setiap area memiliki kompleksitas tersendiri. Namun yang jelas, pemerintah akan memberi rumah tapak atau rumah susun untuk komunitas terdampak perkembangan IKN. “Untuk kebun, apak diganti tanam tumbuhnya atau perkebunan, setiap tak sanggup digeneralisir,” ujar Raja Juli.

Proyek IKN menjadi sorotan setelahnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono kemudian wakilnya, Dhony Rahajoe, mundur per Senin, 3 Juni 2024. Keduanya lantas digantikan Menteri Pekerjaan Umum juga Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai kepala lalu Wakil Menteri Agraria dan juga Tata Ruang Raja Juli Antoni sebagai wakilnya.

Basuki Hadimuljono membeberkan ada dua persoalan krusial yang mana menghambat pengerjaan ibu kota baru, yakni permasalahan lahan lalu investasi. Karena itu, ia juga Raja Juli akan fokus pada penyelesaian perkara tersebut.

Menurut Basuki, status tanah di IKN agar segera diputuskan. Ia akan mempercepat kejelasan status itu untuk memperi  kepastian terhadap investor. “Apakah dijual, disewa, atau KPBU (kerja sejenis pemerintah dengan badan usaha). Kami ingin mempercepat itu,” kata Basuki ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 3 Juni 2024.

Pilihan editor: Otorita IKN Minta Tambahan Anggaran Mata Uang Rupiah 29,8 Ribu Miliar untuk Tahun Depan

Artikel ini disadur dari Raja Juli Sebut IKN Dibangun untuk Rakyat, Warga Terdampak Dapat Ganti Untung

Reporter: Press Release