Pertamina: Keputusan “corporate action” harus selaras dengan RPJPN

Transisi energi menyebabkan semuanya berubah

Jakarta – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati memastikan apapun kebijakan corporate action (tindakan perusahaan untuk menguntungkan pemegang saham) harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Transisi energi memproduksi semuanya berubah. Kita tak lagi sanggup memproduksi perencanaan berdasarkan historical data lantaran ke depan parameter dan juga permintaan global ini berubahnya sangat dinamis. Oleh lantaran itu, sebagai badan bidang usaha milik negara kami ingin memverifikasi bahwa apapun tindakan corporate action yang dimaksud kami ambil harus selaras juga sejalan dengan rencana pemerintah, jangka panjang maupun RPJMN,” katanya ke Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Senin.

Pihaknya hendak meyakinkan bahwa ada keselarasan antara perencanaan dari sisi regulator, yakni Bappenas, juga industri lapangan usaha minyak lalu gas (migas), sehingga tidak ada ada keraguan dari para pemodal untuk berinvestasi secara jangka panjang di hal ketahanan energi nasional.

Pertamina disebut sudah ada mencari dasar hukum untuk melakukan pembangunan ekonomi jangka panjang, tetapi belum ada ke tingkat kementerian teknis. “Jadi dari kebijakan energi nasional, dari rancangan umum energi nasional, secara langsung loncat ke RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan)-nya Pertamina. Yang tengah-tengah ini yang digunakan bikin gamang (regulasi dalam kementerian teknis), sebab semuanya serba berubah,” ucap dia.

Sebelumnya, Pertamina sempat berupaya meningkatkan kapasitas (double capacity) dari kilang untuk ketahanan energi. Namun, sejak dua tahun terakhir, pemerintah memacu Electric Vehicle (EV) guna mencapai target nol emisi karbon (zero emission). Artinya, ada pembaharuan strategi menuju transisi energi, padahal pembangunan ekonomi berlangsung secara jangka panjang.

“Jadi sekali lagi, saya ingin ucapkan terima kasih akibat nanti bukanlah hanya sekali kami dapat alignment dengan RPJPN serta juga RPJMN, namun ada juga PKS-PKS serta juga PKS yang dari sisi implementasi. Jadi, bukanlah hanya saja penyusunan kebijakan yang mana kami align-kan, tapi juga kami terlibat berpartisipasi di implementasi dari perencanaan kebijakan tersebut,” kata Nicke.

Dalam kesempatan tersebut, Bappenas juga PT Pertamina (Persero) menyetujui secara resmi tiga PKS.

Berita Terkait:

Pj Kepala daerah Jatim soroti efek berganda sektor migas ke sektor ekonomi tempat

Pertama ialah PKS terkait Sinergi Perencanaan dan juga Pelaksanaan Hilirisasi Bagian Minyak juga Gas Bumi pada Rangka Transformasi Kondisi Keuangan Indonesia. Kedua mengenai Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan di Rencana Sustainability PT Pertamina (Persero). Terakhir adalah Sinergi Perencanaan dan juga Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan untuk Menggalang Transformasi Indonesia.

Artikel ini disadur dari Pertamina: Keputusan “corporate action” harus selaras dengan RPJPN