Uang Kuliah, antara Kepentingan Kampus lalu Mahasiswa

Kabar melonjaknya uang kuliah tunggal (UKT) pada PTN kembali mengisi ruang pemberitaan di dalam media. Lonjakan besaran UKT yang digunakan mencapai puluhan persen dibandingkan tahun sebelumnya menyebabkan tanda tanya mengapa muncul kenaikan tersebut.

Disadari atau tiada kenaikan besar yang mana terjadi berkaitan dengan keinginan dari beberapa jumlah PTN untuk alih status kelembagaan berubah menjadi berbadan hukum. Menjadi badan hukum adalah impian sebagian besar PTN dikarenakan dengan status tersebut, terdapat tambahan kewenangan otonom dalam bidang akademik maupun nonakademik. Salah satunya kewenangan dimaksud sebagai hak untuk menetapkan besaran penghasilan sendiri atau remunerasi tanpa intervensi pihak pada luar kampus.

Nginklan Yuk

Polemik kenaikan UKT akhirnya mengerucut berubah jadi dua pendapat, yaitu opini yang mana mewakili kata-kata kampus juga opini yang digunakan mewakili kepentingan mahasiswa. Dari sisi kampus arus utama opini merujuk pada isu terkait kesejahteraan tenaga pendidik.

Kenaikan UKT adalah salah satu alasan agar kualitas institusi belajar membesar di dalam tanah air berubah jadi lebih tinggi bermutu. Sebaliknya dari sisi peserta didik pun berargumen bahwa kenaikan uang kuliah yang mana ditanggung menjelma sebagai beban tambahan bagi penduduk tua mahasiswa.

Terlepas dari pendapat mana yang tersebut tambahan logis, selayaknya diperlukan titik temu melawan perbedaan pendapat yang mana muncul. Sebuah pertanyaan apakah kedua kata-kata yang berlawanan bukan bisa saja diselaraskan? Jawabannya tentu bisa.

Memberikan penghasilan yang mana layak bagi pendidik sekaligus mengerem kenaikan UKT sangat mungkin saja dilakukan. Untuk mempertemukan kedua pendapat yang dimaksud dapat diwujudkan melalui kajian secara mendalam terhadap dua topik, yaitu hambatan aset juga rangka belanja pada PTN.

Aset merupakan titik fokus pertama pada kekisruhan yang digunakan muncul. Aset bagai pedang bermata dua, dapat berubah jadi beban sekaligus memiliki kemungkinan bermetamorfosis menjadi sumber pendapatan. Bagi sebagian besar PTN, besarannya aset yang mana dikuasai teristimewa aset tanah adalah beban berat yang dimaksud harus diterima.

Nginklan Yuk

Memegang amanah terdiri dari aset tanah yang luas adalah salah satu kelebihan PTN dibandingkan dengan PTS. Hanya cuma saat berbicara mengenai tanah sebagai komponen produksi, ternyata bagi PTS dengan aset tanah yang minimalis malah berubah menjadi sebuah berkah tersendiri.

PTS mampu mengoptimalkan tanah yang digunakan dimiliki untuk penyelenggaraan pendidikan. Ciri khas pada PTS adalah kedudukan gedung perkuliahan yang dimaksud mengumpul, dengan bangunan bangunan vertikal, kemudian miliki sarana tambahan non lembaga pendidikan yang mana terbatas.

Hanya sedikit PTS mengalokasikan lahan khusus untuk taman, kolam, ataupun prasarana untuk tujuan estetika. Memang dari sisi keindahan kurang menantang utuk dilihat, tetapi secara efisiensi penyelenggaraan layanan PTS akan memiliki bangunan pembentuk tarif yang digunakan lebih tinggi efisien.

Luasan lahan pada PTN kontras dengan yang tersebut terbentuk pada PTS. Sebuah PTN mampu mengatur lahan hingga puluhan bahkan banyak hektar. Akibat lahan yang begitu luas, pola pengerjaan binaan pada PTN pun cenderung divergen dibandingkan pada PTS.

Alasan yang dimaksud mendasari salah satunya adalah sebagai fungsi pengamanan menghadapi lahan yang tersebut dikuasai. Dengan adanya struktur menyebar di lahan yang tersebut dikuasai maka akan menurunkan kemungkinan pengambilalihan lahan oleh pihak lain.

Sayangnya, terdapat beban tambahan yang akhirnya muncul menghadapi pola konstruksi tersebut. Biaya operasional maupun pemeliharaan pun meningkat. Contoh beban yang tersebut akhirnya timbul adalah ketersediaan personel ke setiap kompleks untuk menjaganya setiap saat. Seandainya beberapa jumlah kompleks mengumpul dengan bangunan vertikal maka permintaan personel untuk melindungi bisa saja diminimaliasi jumlahnya dikarenakan hanya saja dibutuhkan penjaga pada lantai dasar bangunan.

Kelebihan lain melawan luasnya lahan yang dimaksud dikelola adalah tersedianya beraneka prasarana tambahan yang mana menjadi nilai tambah PTN. Berbagai taman, kolam, kemudian bermacam ornamen yang tersebut menawan dapat disisipkan di dalam antara sela-sela bangunan perkuliahan. Hanya cuma penting diingat bahwa keberadaan bermacam infrastruktur yang disebutkan bukanlah gratis. Ada biaya tambahan yang digunakan dikeluarkan agar fungsi infrastruktur yang dimaksud permanen beroperasi sebagaimana mestinya.

Ketersediaan beragam prasarana tambahan yang ada atau beban pemeliharaan aset yang mana dikuasai, merupakan alasan mengapa dibutuhkannya pemberdayaan aset. Pemberdayaan aset tidak dimaknai bahwa aset yang tersebut dikuasai harus memberikan partisipasi menguntungkan bagi institusi, melainkan lebih besar terhadap meminimalisasi beban yang dimaksud ditanggung kampus untuk memelihara aset yang dimaksud dikuasai.

Sehingga keberadaan sarana tambahan yang mana ada tidak berubah jadi beban siswa melalui UKT namun aset yang tersebut dikuasai mampu memberikan hasil agar beban operasionalnya dapat dibiayai dari pendapatan menghadapi aset tersebut. Di sinilah perlunya manajemen kampus untuk kreatif mencari mitra kerja serupa di menjalankan lahan dengan tujuan beban yang mana selama ini dialihkan ke siswa mendapatkan alternatif lain di membiayainya.

Permasalahan selanjutnya berkaitan dengan rangka belanja pada PTN. Selama ini perguruan membesar mengalokasikan sekitar 40% dari pendapatan yang diterimanya untuk membiayai remunerasi. Sedangkan untuk keinginan operasional maupun pengembangan layanan dialokasikan sebesar 60%.

Sebenarnya tak ada ketentuan tercatat berapa porsi besaran remunerasi yang dimaksud ideal, namun sewaktu menyandingkan dengan praktik pada sektor kesejahteraan maka hitungan 40% menjadi sebuah kesepakatan. Pada sektor kesehatan, besaran jasa pelayanan/jasa medis sebesar 40% dari tarif yang dimaksud dibayarkan oleh pasien.

Proporsi yang disebutkan yang kemudian bermetamorfosis menjadi acuan mengenai pembagian remunerasi pada PTN. Jika terdapat keinginan untuk memberikan penghasilan yang dimaksud layak untuk para pendidik maka terdapat beberapa alternatif yang dimaksud dapat dipilih, yaitu :

1. 1. Menaikkan besaran pendapatan PTN,
2. 2. Menggunakan porsi belanja remunerasi lebih tinggi dari 40%, atau
3. 3. Mengurangi jumlah total pegawai (khususnya pegawai nonpendidik atau supporting).

Alternatif pertama paling enteng dikerjakan mengingat dengan meninggal UKT maka pendapatan pun akan meningkat. Pembaruan pendapatan akan menambah alokasi yang digunakan digunakan untuk membiayai remunerasi.

Selain dengan meninggal UKT, cara lain yang mana sanggup ditempuh adalah menambah kelas-kelas baru sebagai pendongkrak kenaikan pendapatan. Kedua cara meningkatkan pendapatan bukanlah hal yang dimaksud bebas tantangan. Kenaikan UKT pasti akan diwarnai dengan rasa ketidakpuasan di kalangan siswa sedangkan menambah kelas baru akan linier dengan tambahan sumber daya untuk mengupayakan penyelenggaraan kelas tersebut.

Tambahan kelas baru akhirnya akan jadi siklus bahwa kenaikan pendapatan dari kelas yang dimaksud akan mengupayakan penambahan total pegawai baru, selanjutnya akan memulihkan besaran remunerasi yang diterima ke bilangan semula dikarenakan jumlah agregat pembaginya bertambah banyak.

Alternatif kedua, yaitu meninggal porsi belanja lebih tinggi dari 40%, terlihat mudah-mudahan tetapi konsekuensi pengurangan belanja untuk operasional lalu layanan akan segera terlihat oleh masyarakat. Mungkin ke antara kita pernah mengamati keadaan kampus yang mana catnya kusam atau sarana perkuliahan yang mana tak terawat, fakta yang disebutkan adalah dampak dari pengurangan belanja operasional pada sebuah kampus.

Sebenarnya pengurangan belanja operasional bisa jadi ditempuh dengan otomasi layanan pada PTN. Pada globus kesehatan, SIMRS (Sistem Pengetahuan Manajemen Rumah Sakit) telah berubah menjadi sebuah permintaan sedangkan pada globus institusi belajar masih terdapat beberapa orang perguruan lebih tinggi yang dimaksud belum mempunyai SIM terintegrasi.

SIM terintegrasi pada perguruan besar akan menggabungkan seluruh perangkat lunak yang tersebut selama ini ada berubah jadi sebuah perangkat lunak tunggal di layanan PTN. Idea ideal SIM pada perguruan tinggi seharusnya mencakup mulai dari layanan mahasiswa, pemakaian sarana juga prasarana pendidikan, pengelolaan aset, hingga perhitungan capaian kinerja para pegawai.

Praktis SIM terintegrasi akan memangkas biaya operasional salah satunya menghurangi beban penyelesaian tugas administrasi yang mana selama ini dilaksanakan secara manual dan juga berulang. Hasil dari efisiensi pada belanja operasional mampu dialihkan untuk peningkatan kesejahteraan para pendidik.

Alternatif terakhir berkaitan dengan restrukturisasi pegawai khususnya non pendidik atau tenaga pendukung. Opsi ini adalah hal yang digunakan secara teori enteng diucapkan namun susah untuk dipraktikkan. Hal yang dimaksud menyebabkan restrukturisasi pegawai bermetamorfosis menjadi susah dikarenakan ada unsur “perasaan” yang digunakan akan mempengaruhi jiwa si pengambil kebijakan. A

lternatif kedua juga ketiga merupakan alternatif yang saling berkaitan satu sebanding lain. Otomasi layanan akan berkorelasi dengan jumlah agregat pegawai yang dimaksud dibutuhkan. Semakin manual sebuah pekerjaan dilaksanakan maka semakin berbagai pegawai yang mana diperlukan, sebaliknya semakin otomatis sebuah pekerjaan maka permintaan pegawai bisa saja ditekan.

Sebagai sebuah institusi akademik, seharusnya PTN mampu untuk memprioritaskan pengembangan SIM terintegrasi untuk peningkatan layanan dibandingkan untuk masih berubah jadi sebuah institusi “padat karya”.

Nah, bagi manajemen PTN harus melakukan benchmarking ke PTS mengenai rangka biaya yang berubah jadi penentu besaran uang kuliah. PTN pada waktu ini masih sebagai primadona akibat “branding” yang melekat di dalam benak masyarakat. Tapi apakah akan selamanya branding yang disebutkan berubah menjadi pemikat?

Banyak merek ternama dalam globus yang digunakan akhirnya mengalami masa “declining” setelahnya sekian waktu menjadi penguasa pasar. Sebelum hal yang dimaksud terjadi, yuk kita bedah susunan belanja pada PTN masing-masing. Mana kelompok belanja yang mana penting dan juga mendesak juga mana kelompok belanja yang dapat ditunda atau diefisiensikan. Tujuannya tentu sekadar agar PTN bermetamorfosis menjadi sebuah institusi yang mana mengayomi semua pihak, prima terhadap peserta didik juga asyik bagi tenaga pendidik.

Artikel ini disadur dari Uang Kuliah, antara Kepentingan Kampus dan Mahasiswa

Menasional.com menyajikan berita virtual dengan gaya penulisan bebas dan millenial. Wujudkan mimpimu, Menasional bersama kami

You might also like
Follow Gnews