Tagih Penunggak PNBP, Kemenkeu Telah Masukkan Mata Uang Rupiah 1,1 Ribu Miliar ke Kas Negara

Reporter: | Editor:

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. pemerintahan tambahan tegas pada mengerek penerimaan negara dengan cara menindak perusahaan yang mana kerap mangkir dari kewajiban melunasi tunggakan penerimaan negara bukanlah pajak (PNBP).

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58 Tahun 2023, pemerintah menerapkan sistem blokir otomatis atau automatic blocking sistem (ABS) yang tersebut lebih tinggi ketat dengan tujuan untuk menggalakkan kepatuhan perusahaan di membayar PNBP.

Nginklan Yuk

Sistem blokir ini otomatis dinilai efektif di meningkatkan penagihan piutang PNPB.

Benar saja, hingga periode 2022 hingga 2024 berjalan, pemerintah telah lama mengantongi Mata Uang Rupiah 1,1 triliun dari 150 Wajib Bayar yang dimaksud tiada patuh berkat penerapan ABS. 

Baca Juga:

Pasalnya, perusahaan -perusahaan yang digunakan mempunyai tunggakan PNBP akan kesulitan melakukan kegiatan/layanan lantaran mengalami pemblokiran. Untuk membuka layanannya kembali, maka perusahaan harus membayar tunggakan ke kas negara.

“Sebagai perwujudan joint collection ini kita telah menghasilkan kembali Mata Uang Rupiah 1,1 triliun dari 150 wajib bayar yang digunakan sejauh ini dengan cepat, biasanya merealisasikan kewajiban bayar dia pasca layanannya terblokir akibat belum membayar PNBP,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata di Rapat Bersama Komisi XI DPR RI, Mulai Pekan (10/6).

Nginklan Yuk

Isa menyebut, pihaknya berencana akan terus menawarkan terhadap bermacam perusahaan atau K/L yang dimaksud mempunyai piutang. “Dan pada umumnya mereka tertarik untuk segera bergabung,” katanya.

Baca Juga:

Isa mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup kemudian Kehutanan (KLHK) dan juga Kementerian Energi serta Narasumber Daya Mineral (ESDM) merupakan dua kementerian yang bergerak di menggunakan sistem ABS.

Oleh sebab itu, perusahaan-perusahaan pada sektor pertambangan dan juga kehutanan yang mana masih mempunyai tunggakan PNBP akan kesulitan melakukan kegiatan ekspor lantaran mengalami pemblokiran banyak layanan.

Berdasarkan Pasal 182 PMK 58/2023, pengelola PNBP yakni K/L dapat melakukan penghentian layanan apabila wajib bayar tidak ada melaksanakan kewajiban pembayaran PNBP, pemenuhan dokumen pembayaran PNBP atau kewajiban pertanggungjawaban PNBP.

Selanjutnya:

Menarik Dibaca:

Cek Berita kemudian Artikel yang digunakan lain dalam



Artikel ini disadur dari Tagih Penunggak PNBP, Kemenkeu Telah Masukkan Rp 1,1 Triliun ke Kas Negara

Menasional.com menyajikan berita virtual dengan gaya penulisan bebas dan millenial. Wujudkan mimpimu, Menasional bersama kami

You might also like
Follow Gnews