Kesempatan Revisi UU Peradilan Militer ke DPR

Jakarta –  Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi urusan pertahanan, Bobby Adhityo Rizaldi, membuka kesempatan terhadap revisi Undang-Undang Peradilan Militer. Namun, kata dia, revisi yang disebutkan dapat dijalankan apabila ada intruksi dari pimpinan DPR maupun usulan dari pemerintah.

“Sejauh ini pada DPR belum ada yang tersebut inisiasi, begitu juga di dalam pemerintah belum ada yang mengusulkan,” kata Bobby, Rabu, 12 Juni 2024.

Ia menyatakan Komisi Perlindungan tak dapat melakukan rencana legislasi seperti keinginan koalisi komunitas sipil. Meski begitu, politikus Partai Golkar ini membenarkan adanya polemik di di peradilan militer. Penyebabnya, Pasal 65 Undang-Undang TNI mengatur bahwa prajurit TNI yang dimaksud melalukan kejahatan harus diadili melalui mekanisme peradilan militer. Ketentuan yang disebutkan yang memproduksi penegak hukum sungkan pada waktu hendak menangani dugaan pelanggaran pidana prajurit TNI.

Nginklan Yuk

Koalisi rakyat sipil mendesak DPR agar memprioritaskan revisi UU Peradilan Militer dibandingkan mengubah Undang-Undang TNI. Saat ini DPR sedang mendiskusikan revisi UU TNI. Dewan telah memutuskan revisi UU TNI bermetamorfosis menjadi usul inisiatif lembaganya.

Sesuai draf revisi yang disusun oleh Badan Legislasi DPR, terdapat dua pasal pada UU TNI yang akan diubah, yaitu Pasal 47 lalu 53. Dalam Pasal 47, Baleg memperluas peran prajurit terlibat pada jabatan sipil. Prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil dalam semua kementerian atau lembaga sesuai dengan kebijakan presiden. 

Lalu Pasal 53 mengatur batas usia pensiun prajurit. Baleg mengusulkan perpanjangan usia pensiun perwira TNI berubah menjadi 60 tahun, dari sebelumnya 58 tahun.

Anggota koalisi warga sipil, Dimas Bagus Arya, mengutarakan revisi UU Peradilan Militer lebih lanjut mendesak dijalankan dibandingkan pembaharuan UU TNI. Alasannya, keberadaan UU Peradilan Milter yang lebih banyak baik dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran pidana maupun hak asasi manusia yang melibatkan prajurit bergerak di dalam jabatan sipil.

Ia menggambarkan beragam perkara pidana yang menjerat prajurit bergerak pada jabatan sipil yang dimaksud justru yang digunakan ditangani oleh peradilan militer. Misalnya, tindakan hukum korupsi Kepala Basarnas Marsekal Madya Hendri Alfiandi. Awalanya Komisi Pemberantasan Korupsi yang digunakan menangani tindakan hukum Hendri. Tapi KPK terpaksa mengemukakan penanganan perkara Hendri ke Pusat Polisi Militer TNI.

Nginklan Yuk

“Setelah diambil alih oleh Puspom, informasi mengenai peradilannya amat minim,” kata Dimas, Rabu kemarin.

Ia berpendapat, perkara korupsi Hendri yang disebutkan seharusnya disidangkan pada peradilan umum tindakan pidana korupsi. Sebab persoalan hukum yang dimaksud muncul lantaran kedudukan Hendri ke jabatan sipil. Selain itu, perkara korupsi yang digunakan ditangani melalui mekanisme peradilan militer cenderung berubah jadi impunitas bagi perwira lebih tinggi TNI. “Sebagai contoh tindakan hukum pengadaan helikopter AW-101. Apakah penerima suap yang disinyalir melibatkan petinggi militer itu terungkap,” ujar Dimas.

Menutup Celah Impunitas Anggota TNI

Artikel ini disadur dari Peluang Revisi UU Peradilan Militer di DPR

Menasional.com menyajikan berita virtual dengan gaya penulisan bebas dan millenial. Wujudkan mimpimu, Menasional bersama kami

You might also like
Follow Gnews