Kurang Nendang, Insentif PPN DTP Perumahan Perlu Dievaluasi

Reporter: | Editor:

eksekutif sudah pernah mengeluarkan aturan pemberian insentif pajak pertambahan nilai yang mana ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah Simbol Rupiah 2 miliar hingga Mata Uang Rupiah 5 miliar pada tahun 2024.

Ada dua persyaratan yang digunakan harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk memperoleh insentif PPN DTP. Yakni harga jual jual maksimal Mata Uang Rupiah 5 miliar dan juga rumah harus keadaan baru yang diserahkan di situasi siap huni.

Nginklan Yuk

Nah, apabila penyerahan dilaksanakan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2024, maka besaran PPN DTP yang dimaksud diberikan sebesar 100% dari PPN yang dimaksud terutang dari bagian dasar pengenaan pajak (DPP) hingga Simbol Rupiah 2 miliar dengan nilai tukar jual maksimal Mata Uang Rupiah 5 miliar. 

Aturan itu dimuat di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Kuantitas berhadapan dengan Penyerahan Rumah Tapak dan juga Satuan Rumah Susun yang dimaksud Ditanggung pemerintahan Tahun Anggaran 2024. 

Pengamat Pajak Center for Tanah Air Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyampaikan pemerintah wajib melakukan evaluasi terkait pemberian insentif pajak tersebut.

Fajry mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal I yang dimaksud menyebutkan pertumbuhan sektor real estate masih pada bawah rata-rata perkembangan sektor ekonomi secara keseluruhan. Bagian real estate cuma berkembang 2,54%, atau pada bawah pertumbuhan dunia usaha secara umum yakni 5,11%, dengan kontribusi secara keseluruhan sebesar 2,43%.

“Artinya, insentif PPN ini belum 'nendang' baik bagi sektor real estate maupun bagi kegiatan ekonomi secara keseluruhan,” kata Fajry terhadap Kontan, Hari Senin (10/6).

Nginklan Yuk

Baca Juga:

Selain data BPS, Fajry juga meninjau data Bank Nusantara yang tersebut menunjukkan pertumbuhan jualan Kuartal IV-2023 hanya sekali naik 2,3%, mengingat insentif sudah ada diberikan sejak November 2023. 

“Kalau kita mengawasi Survei Bank Indonesia, perpajakan belaka berkontribusi 15,47% terhadap penjualan. Sedangkan faktor suku bunga kemudian perizinan apabila digabungkan berkontribusi sebesar 62,32%. Kedua faktor inilah yang digunakan berubah menjadi penentu utama transaksi jual beli properti tidak perpajakan,” ucapnya.

Fajry juga mengungkapkan perpajakan sendiri tak semata-mata PPN, ada Bea Balik Nama (BBN) juga Bea Perolehan Hak berhadapan dengan Tanah juga Bangunan (BPHTB).

“Jadi kalau hanya saja insentif PPN, tidak ada terlalu nendang,” ujarnya.

Kendati demikian, ia menyampaikan bahwa sektor properti memang benar mampu mengakomodasi banyak tenaga kerja. Di sisi lain, pemerintah memang benar masih punya hambatan backlog perumahan.

“Namun kalau insentif ini tak efektif juga tiada mampu mengatasi backlog perumahan, saya kira tak harus dilanjutkan atau perlu didesain ulang,” tutupnya.

Sebagai informasi tambahan, untuk penyerahan mulai 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024, pemerintah memberikan PPN DTP sebesar 50% dari PPN yang tersebut terutang dari DPP hingga Rupiah 2 miliar dengan tarif jual maksimal Rupiah 5 miliar.

Selanjutnya:

Menarik Dibaca:

Cek Berita kemudian Artikel yang tersebut lain pada



Artikel ini disadur dari Kurang Nendang, Insentif PPN DTP Perumahan Perlu Dievaluasi

Menasional.com menyajikan berita virtual dengan gaya penulisan bebas dan millenial. Wujudkan mimpimu, Menasional bersama kami

You might also like
Follow Gnews