Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Saat Ramadan dan juga Pembaruan Peran KPPU

Bulan Ramadan atau puasa dari tahun ke tahun selalu identik dengan kenaikan nilai tukar keinginan pokok. Bahkan, untuk tahun ini kenaikan harga jual keinginan pokok berlangsung sebelum masuk bulan puasa.

Lihat saja, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) naiknya harga Februari 2024 tercatat sebesar 2,75 persen secara tahunan (year on year/yoy) juga 0,37 persen secara bulanan (month to month/mtm). Komoditas utama asal-mula pemuaian Februari 2024 adalah beras, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, serta minyak goreng.

Nginklan Yuk

Andil pemuaian komoditas-komoditas itu lebih tinggi lebih tinggi dibandingkan Februari periode sebelumnya. Bahkan beras memberikan andil pemuaian terbesar juga tambahan besar dibandingkan periode sebelumnya. Beras mengalami pemuaian sebesar 5,32% dengan andil sebesar 0,21%.

Dalam hal pengendalian biaya keinginan pokok, pemerintah bersandar pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan juga Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok lalu Barang Penting.

Perpres yang dimaksud menetapkan bahwa yang mana dimaksud barang permintaan pokok adalah terdiri dari: 1) barang permintaan pokok hasil pertanian (beras, kedelai substansi baku tahu lalu tempe, cabe, kemudian bawang merah); 2) barang keinginan pokok hasil lapangan usaha (gula, minyak goreng, dan juga tepung terigu); 3) barang permintaan pokok hasil peternakan dan juga perikanan (daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan juga ikan segar: bandeng, kembung dan juga tongkol/ tuna/ cakalang).

Salah satu poin penting pada perpres yang disebutkan adalah memberi kewenangan pada pemerintah untuk menetapkan kebijakan harga, sebagai : a) penetapan nilai tukar khusus menjelang, saat, serta setelahnya Hari Besar Keagamaan Nasional dan/atau pada ketika berlangsung gejolak harga; b) penetapan nilai eceran tertinggi (HET) pada rangka operasi pasar; juga 3) penetapan biaya subsidi untuk sebagian atau seluruh barang permintaan pokok.

Pertanyaannya, mengapa instrumen kebijakan untuk pengendalian tarif permintaan pokok kurang efektif, khususnya pada waktu menghadapi hari-hari besar keagamaan, seperti puasa lalu lebaran?

Nginklan Yuk

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui apa penyebab tak terkendalinya harga-harga permintaan pokok? Penyebabnya, seringkali disederhanakan dari sisi supply and demand.

Seperti yang mana berlangsung pada puasa ketika ini, disebutkan lantaran ada gangguan jiwa produksi (gagal panen) akibat factor cuaca, sehingga pasokan komoditas pangan (khususnya beras) mengalami penurunan. Sementara dari sisi demand, lonjakan harga-harga pada bulan puasa karap dikaitkan sebab adanya kelebihan permintaan (excess demand).

Namun demikian, sesungguhnya bila dilihat secara seksama, pemicu tingginya naiknya harga pada bulan puasa bukanlah hanya sekali semata-mata oleh sebab itu gangguan produksi maupun excess demand, melainkan juga lantaran perilaku pelaku usaha/pedagang yang dimaksud melakukan profit taking besar-besaran. Di bulan puasa atau momen tertentu, walaupun tiada ada gangguan mental dari sisi produksi, tetapi pelaku perniagaan kompak meningkatkan harga jual sangat pada melawan nilai keekonomian.

Perilaku pelaku bidang usaha yang dimaksud meningkatkan nilai secara tidak ada wajar, merupakan pertanda bahwa merekan miliki market power yang besar di menentukan harga. Karena itu, untuk meredam gejolak nilai pada situasi seperti itu adalah tergantung pada sejauh mana keberhasilan pemerintah pada “mengendalikan” perilaku pelaku bisnis agar tiada semena-mena meningkatkan harga.

Di beberapa negara terdapat mekanisme untuk melindungi komunitas dari perilaku pengusaha perusahaan yang semena-mena meninggal harga. Di Australia, misalnya, melalui Price Surveillance Act 1983, Australian Consumers and Competition Commission (ACCC) dapat memantau harga-harga komoditas/produk tertentu yang dimaksud menyebabkan kenaikan harga tinggi.

Pada ketika yang tersebut sama, ACCC dapat menahan (restrain) kenaikan nilai barang (komoditas/produk) tertentu apabila persaingan pada sektor yang dimaksud belum efektif (tidak sehat). Kebijakan price surveillance ini dinilai cukup ampuh untuk menekan lonjakan harga. Kebijakan ini juga mampu mengupayakan persaingan usaha yang lebih banyak baik di pangsa domestik.

Bagi Indonesia, sesungguhnya telah miliki perangkat hukum untuk menjalankan kebijakan price surveillance. Negeri ini telah mempunyai Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli juga Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Di mana sesuai dengan UU yang dimaksud populer dengan sebutan UU Antimonopoli tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat menindaklanjuti perilaku pelaku bisnis yang dimaksud melakukan praktik usaha yang mana tidak ada sehat, seperti meningkatkan tarif semaunya.

KPPU pun sesungguhnya setiap saat melakukan pengawasan terhadap harga-harga pada pasar, khususnya tarif keinginan pokok. Terlebih lagi apabila muncul kenaikan biaya yang mana tidaklah wajar, meskipun untuk membuktikan apakah hal yang disebutkan lantaran perilaku pelaku bisnis yang mana melakukan praktik industri yang tidak ada sehat, bukanlah hal yang dimaksud enteng juga membutuhkan waktu yang tersebut cukup lama.

Bahkan, pada saat KPPU memutus bersalah pun, pelaku perniagaan memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga hingga Mahkamah Agung. Sebagai contoh, untuk perkara kenaikan tarif kemudian kelangkaan minyak goreng yang tersebut terbentuk pada akhir 2021, mendekati Natal serta Tahun Baru.

Diawali kajian pada Oktober 2021 lantaran mengamati fenomena meroketnya biaya minyak goreng, kemudian kemudian KPPU pada Mei 2023 menjatuhkan putusan bahwa terdapat beberapa perusahaan minyak goreng yang digunakan terbukti melanggar UU Antimonopoli, tapi hingga sekarang ini belum miliki kekuatan hukum permanen (inkracht). Ini adalah sebab perusahaan-perusahaan yang dinyatakan bersalah mengajukan keberatan, serta hingga pada saat ini belum ada putusan dari Pengadilan Niaga.

Ke depan, diusulkan agar pemerintah menimbulkan regulasi terkait pengendalian harga jual dengan melibatkan kemudian memberi peran KPPU, khususnya untuk barang yang digunakan bentuk industrinya bukan sehat–sehingga berisiko kuat terjadinya pelanggaran UU Antimonopoli.

Dalam regulasi tersebut, KPPU didorong untuk melakukan pencegahan agar perilaku pelaku perniagaan sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan perniagaan yang dimaksud sehat. Tentunya hal ini harus dibarengi dengan political will dari pemerintah agar rekomendasi kebijakan KPPU ditindaklanjuti pemerintah, minimal jadi pertimbangan di upaya pengendalian harga jual keperluan pokok.

Artikel ini disadur dari Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Saat Ramadan dan Peningkatan Peran KPPU

Menasional.com menyajikan berita virtual dengan gaya penulisan bebas dan millenial. Wujudkan mimpimu, Menasional bersama kami

You might also like
Follow Gnews