Kemenkominfo akan surati X mengenai kebijakan konten pornografi

Ibukota – Kementerian Komunikasi lalu Informatika (Kemenkominfo) akan menyurati pengelola X berkenaan dengan persoalan penerapan kebijakan yang memperbolehkan unggahan konten pornografi di media media sosial tersebut.

"Kita akan bersurat ke X," kata Wakil Menteri Komunikasi dan juga Informatika Nezar Patria di dalam Jakarta, Jumat.

Nezar mengutarakan bahwa kementerian sedang mengkaji penerapan kebijakan X tersebut. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi kemudian Informatika mengeksplorasi langkah-langkah yang tersebut akan diambil guna merespons penerapan kebijakan sistem media sosial tersebut.

Nginklan Yuk

Menurut Nezar, Kementerian Komunikasi juga Informatika masih mempertimbangkan apakah akan memblokir akses ke X secara keseluruhan atau belaka memblokir peredaran konten yang dimaksud dinilai melanggar aturan, mengingat sejumlah pula konten positif yang tersebut dipublikasikan di dalam media media sosial itu.

Kementerian Komunikasi juga Informatika akan mengirim surat resmi terhadap pengelola X untuk memohon agar konten-konten negatif tidaklah dapat diposting atau ditampilkan pada linimasa X ke Indonesia.

"Mungkin khusus untuk konten-konten yang dimaksud masuk pada konten negatif ke kita, itu kemungkinan besar bukan diposting atau tiada tampil ke di timeline yang tersebut ada di dalam Indonesia," kata Nezar.

Ia juga menyampaikan beberapa alat yang tersebut dapat digunakan untuk memblokir konten ilegal pada media sosial, termasuk pedoman komunitas pada jaringan dan juga mekanisme internal wadah untuk meyakinkan kepatuhan terhadap peraturan negara pengguna, diantaranya Indonesia.

Selain itu, menurut dia, pemerintah dapat mengambil tindakan sesuai dengan hukum yang mana berlaku kalau platform digital media sosial tak mengikuti peraturan yang digunakan telah menjadi konsensus nasional.

Nginklan Yuk

X mengumumkan kebijakan baru yang mana memperbolehkan pengguna mengunggah konten asusila. Kebijakan baru itu banyak diperbincangkan setelahnya X memperbarui informasi dalam pusat bantuannya pada akhir Mei 2024.

Dalam pusat bantuannya, X menyampaikan bahwa konten dewasa boleh ditempatkan di platformnya selama diproduksi kemudian disebarkan secara konsensual oleh pemilik akun.

Bagi pemilik akun yang tersebut berusia ke bawah 18 tahun kemudian tiada memasukkan data kelahiran ke profilnya, X meyakinkan konten dewasa di dalam platformnya tak mampu diakses.

Di Indonesia, aturan mengenai penyebaran konten asusila antara lain tertuang di Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua menghadapi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Pengetahuan juga Transaksi Elektronik.

Artikel ini disadur dari Kemenkominfo akan surati X soal kebijakan konten pornografi

Menasional.com menyajikan berita virtual dengan gaya penulisan bebas dan millenial. Wujudkan mimpimu, Menasional bersama kami

You might also like
Follow Gnews