Komite Pendukung dan Pengawas Presisi (KP3) Polri mendesak masyarakat untuk memberikan penghormatan tinggi kepada aparat TNI, Polri, tim SAR, dan relawan bencana yang telah mempertaruhkan nyawa demi keselamatan warga. Seruan ini muncul di tengah sorotan terhadap politisasi bencana yang dinilai dapat memperkeruh suasana nasional.
Hentikan Politisasi Bencana
Dalam diskusi bertajuk “Refleksi Akhir Tahun 2025: Hentikan Politisasi Bencana, Fokus Pada Kemanusiaan” yang digelar di Jakarta pada Sabtu, 27 Desember 2025, Direktur Eksekutif Forum KP3 Polri, Ade Ardiansyah Utama, menegaskan bahwa musibah seharusnya menjadi momentum solidaritas, bukan komoditas politik.
“Pilihannya hanya dua, bantu pemerintah atau diam. Jangan memperkeruh suasana NKRI saat aparat kita sedang berjibaku menyelamatkan nyawa,” ujar pria yang akrab disapa Abah Ade tersebut. Ia berharap semua pihak dapat melihat pengorbanan nyata di lapangan dan tidak menjual narasi perpecahan.
Ade Ardiansyah Utama juga menyoroti adanya kelompok yang disebutnya “kaum pendengki” yang masih terjebak dalam residu kontestasi masa lalu dan berupaya mendelegitimasi pemerintah melalui narasi bencana. “Jangan menari di atas luka rakyat. Memanfaatkan bencana untuk memprovokasi atau membelah opini publik adalah tindakan yang miskin moral dan cacat pikir,” tegasnya.
BPSS Tegaskan Sikap di Awal 2026
Senada dengan pandangan tersebut, perwakilan dari Barisan Penggerak Supremasi Sipil (BPSS), Rizal “Ebiet”, menekankan pentingnya ketegasan sikap dari para aktivis dan penggerak demokrasi dalam menghadapi tantangan tahun 2026.
“Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi oleh polusi narasi yang destruktif. BPSS berdiri tegak untuk memastikan bahwa kritik haruslah membangun, bukan meruntuhkan fondasi kebangsaan,” ucap Ebiet.
Untuk memperkuat komitmen ini, BPSS berencana menggelar Kemah Kebangsaan di awal tahun 2026. Acara ini akan menjadi wadah konsolidasi aktivis nasional untuk menyatukan visi, mempertegas komitmen menjaga demokrasi, serta memastikan supremasi sipil dan hukum tetap tegak di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
BPSS juga menegaskan posisinya sebagai benteng terhadap setiap upaya yang mencoba mengganggu kedaulatan NKRI melalui jalur non-konstitusional. Forum ini menyoroti urgensi stabilitas nasional dan mengecam keras pihak-pihak yang mencoba menangguk keuntungan politik di tengah kepedihan bencana alam yang melanda Tanah Air.
Pesan Kuat untuk “Oposan Residu”
Diskusi tersebut menyepakati bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto). Oleh karena itu, KP3, BPSS, dan Megapolitan Strategic (MS) Indonesia secara kolektif mengirimkan pesan kuat kepada “oposan residu” untuk berhenti “memancing di air keruh”.
Acara ditutup dengan deklarasi komitmen bersama untuk terus mengawal narasi persatuan dan menjaga muruah institusi negara demi keberlanjutan pembangunan nasional yang stabil.
