Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah merampungkan survei Hidro-Oseanografi di Teluk Jakarta dan perairan Semarang. Penyelesaian survei ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat perencanaan pembangunan tanggul laut di kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura).
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, menjelaskan bahwa survei yang dilaksanakan bersama Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) ini akan menjadi fondasi ilmiah bagi Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ). Data yang terkumpul akan digunakan untuk menyusun desain teknis perlindungan pesisir yang akurat.
Mengatasi Kerentanan Pesisir Pantura
Penyelesaian survei ini, menurut Kartika, merupakan tonggak penting dalam upaya pemerintah mengatasi kerentanan pesisir Pantura terhadap berbagai ancaman. Ancaman tersebut meliputi banjir rob, erosi, dan penurunan muka tanah yang terus terjadi.
“Tantangan pembangunan wilayah pesisir semakin kompleks akibat perubahan iklim, kenaikan muka air laut, dan land subsidence yang terjadi cepat di berbagai kota besar,” ujar Kartika dalam keterangan KKP yang diterima di Abu Dhabi, Kamis. Ia menambahkan bahwa Teluk Jakarta dan perairan Semarang merupakan dua kawasan dengan tingkat kerentanan tertinggi di Pantura.
Selain untuk pembangunan tanggul laut, hasil survei ini juga akan dimanfaatkan KKP untuk penataan serta pengembangan kawasan pesisir dan kota-kota di Pantura. Intervensi berbasis data ilmiah sangat diperlukan untuk memastikan ketepatan desain infrastruktur serta meminimalkan risiko lingkungan dan sosial.
Detail Survei dan Dukungan Lintas Sektor
Survei Hidro-Oseanografi ini berlangsung selama lebih dari sebulan, tepatnya pada 20 November hingga 29 Desember 2025. Cakupan survei meliputi pengumpulan data bathymetry (pemetaan kedalaman), geofisika, pemodelan hidrodinamika, pola arus dan gelombang, analisis sedimen dan transportasi sedimen, hingga kualitas air. Seluruh proses dilaksanakan sesuai standar nasional dan internasional untuk menjamin kelengkapan dan akurasi data.
Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL, Budi Purwanto, menegaskan dukungan penuh TNI AL dalam penyediaan data untuk pembangunan tanggul laut. Ia menyebut proyek ini sebagai bagian dari proyek strategis nasional yang krusial.
Senada, Deputi I BOPPJ, Sawarendro, menyambut baik rampungnya survei tersebut. Menurutnya, langkah kolaboratif KKP dan Pushidrosal ini merupakan bagian esensial dari upaya pemerintah mengatasi persoalan kronis banjir rob dan memperkuat ketahanan wilayah pesisir.
“Ini kebutuhan mendesak yang berorientasi pada mitigasi risiko bencana sekaligus penguatan ketahanan wilayah pesisir,” ucap Sawarendro, menekankan urgensi proyek ini bagi keberlanjutan wilayah Pantura.
