Pemungutan suara fase pertama pemilihan umum di Myanmar telah dimulai pada Minggu pagi, 29 Desember 2025, menandai pemilu pertama sejak kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan sipil pada tahun 2021. Sebanyak 102 kota kecil di negara tersebut berpartisipasi dalam fase awal ini.
Kantor berita China Xinhua melaporkan, pemilu akan dilanjutkan dengan fase kedua pada 11 Januari 2026 dan fase ketiga pada 25 Januari 2026. Pemungutan suara pada Minggu dijadwalkan dimulai tepat pukul 06.00 waktu setempat atau 23.15 GMT Sabtu.
Pemilu ini digelar setelah pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi digulingkan pada tahun 2021. Kudeta tersebut menjerumuskan Myanmar ke dalam pemerintahan darurat selama lebih dari empat tahun, meskipun NLD sebelumnya memenangkan pemilihan umum November 2020.
Meski 40 partai politik, termasuk NLD, telah dibubarkan pada tahun 2023, setidaknya enam partai dengan total 4.963 kandidat ikut serta dalam pemungutan suara fase pertama ini. Lebih dari 50 partai lainnya bersaing di tingkat regional. Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer, misalnya, telah mengajukan sekitar 1.018 kandidat.
Myanmar memiliki parlemen bikameral dengan total 664 kursi, terdiri dari 440 kursi di majelis rendah dan 224 kursi di majelis tinggi. Setelah pemungutan suara selesai, parlemen diharapkan bersidang dalam waktu tiga bulan untuk memilih ketua dan presiden. Selanjutnya, kepala negara akan memilih perdana menteri untuk membentuk pemerintahan baru.
Sejak kudeta, negara berpenduduk lebih dari 54 juta jiwa yang mayoritas beragama Buddha ini dilanda konflik etnis internal yang melibatkan berbagai kelompok bersenjata dan militer. Konflik tersebut telah menyebabkan ribuan orang tewas dan lebih dari 3,5 juta orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Informasi ini bersumber dari laporan Anadolu.
