Kepala Badan Energi Atom Iran, Mohammad Eslami, menegaskan bahwa senjata nuklir tidak memiliki tempat dalam doktrin militer negaranya. Ia menyatakan Iran sepenuhnya mampu mempertahankan diri tanpa memerlukan senjata pemusnah massal tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Eslami pada Sabtu, 31 Januari 2026, dalam sebuah wawancara dengan media lokal. Ia menekankan bahwa Iran tidak membutuhkan senjata nuklir dan telah memiliki kemampuan pencegahan serta daya tangkal yang memadai tanpa bom nuklir.
Penegasan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, awal pekan ini, memperingatkan Iran untuk meninggalkan ambisi nuklirnya guna menghindari konfrontasi militer. Trump juga mengumumkan bahwa armada laut besar AS sedang bergerak menuju Iran.
Iran Tuduh IAEA Politisasi Program Nuklir
Teheran kerap menuduh badan pengawas nuklir PBB, IAEA, mempolitisasi program nuklirnya. Bahkan, Iran menuding Kepala Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi, turut memfasilitasi serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni tahun lalu.
Eslami menyoroti sifat “politis” dari berkas nuklir Iran serta tekanan eksternal terhadap pimpinan IAEA. Menurutnya, Teheran tidak hanya sulit berharap agar kasus tersebut ditutup, tetapi juga memperkirakan tekanan akan semakin meningkat. Ia menjelaskan bahwa perundingan telah berlangsung selama bertahun-tahun, melibatkan berbagai pemerintahan Iran secara politik, hingga menghasilkan kesepakatan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).
Namun, Eslami menambahkan, AS dan tiga negara Eropa—Inggris, Jerman, dan Prancis—gagal memenuhi komitmen mereka dalam perjanjian tersebut. Pada akhirnya, kesepakatan itu diakhiri melalui mekanisme snapback pada akhir tahun lalu.
Serangan Fasilitas Nuklir dan Ancaman Keamanan
Eslami menyebut pemboman terhadap fasilitas nuklir Iran selama perang 12 hari pada Juni 2025 sebagai tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir dilarang berdasarkan hukum internasional dan Piagam PBB.
Ia menambahkan bahwa seluruh fasilitas yang dibom terdaftar pada IAEA dan berada di bawah pengawasan ketat badan PBB tersebut. Menurut Eslami, Iran tetap menjadi penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan mematuhi ketentuan pengamanan.
Namun, kerja sama dengan IAEA telah ditangguhkan oleh parlemen Iran demi keamanan fasilitas nuklir dan personel terkait. Eslami mengatakan inspeksi terhadap lokasi yang rusak telah dihentikan, sementara inspeksi di fasilitas yang tidak terdampak tetap berlangsung. Ia juga menuduh IAEA tidak mengambil langkah apa pun setelah terjadinya serangan.
“Kami menghadapi ancaman aktif setiap hari. Pejabat Israel dan Amerika secara terbuka mengancam kami. Kami masih berada dalam situasi keamanan masa perang. Secara alami, kami telah menetapkan dan mengesahkan prosedur untuk kondisi seperti ini dan menaatinya secara ketat,” ujar Eslami.
Eslami menyerukan agar IAEA bertindak secara profesional dan independen sesuai dengan statuta lembaga tersebut, serta menjelaskan langkah-langkah apa yang akan diambil jika fasilitas nuklir diserang.
Menjelang pertemuan Dewan Gubernur IAEA pada Maret mendatang, Eslami memperkirakan tekanan terhadap Iran akan meningkat, termasuk kemungkinan pelimpahan berkas Iran ke Dewan Keamanan PBB.
Pengayaan Uranium dan Fatwa Pemimpin Tertinggi
Ia menyatakan bahwa produksi uranium yang diperkaya hingga 60 persen ditujukan untuk kebutuhan nasional di masa depan, seperti propulsi nuklir, karena tingkat pengayaan sebelumnya tidak memenuhi kebutuhan tersebut.
Selama perang Juni lalu, AS membom tiga fasilitas nuklir utama Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Setelah itu, Presiden Trump mengklaim bahwa program nuklir Iran telah “dihancurkan.” Pejabat Iran saat itu tidak mengonfirmasi maupun membantah klaim tersebut.
Eslami kembali menegaskan bahwa Iran tidak mengejar kepemilikan senjata nuklir, seraya merujuk pada fatwa Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang melarang senjata tersebut. Sementara itu, di dalam negeri Iran, seruan agar pemimpin negara mempertimbangkan kembali doktrin militer non-nuklir semakin menguat, seiring meningkatnya ancaman dari AS dan Israel.
