Indonesia akan memimpin Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berkomitmen untuk menangani permasalahan yang dialami Venezuela. Hal ini disampaikan oleh Menteri HAM Natalius Pigai di Jakarta pada Selasa.
Pigai menyoroti bahwa ini merupakan kali pertama dalam 80 tahun sejarah berdirinya, Indonesia dapat memimpin lembaga multilateral dunia. Ia menyebut prestasi ini sebagai hal yang luar biasa bagi bangsa.
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Fokus Krisis Venezuela
“Besok yang Venezuela nanti putra Indonesia yang akan menangani Venezuela,” kata Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.
Menurut Pigai, keberadaan Kementerian HAM di Indonesia menjadi faktor kunci yang memungkinkan Indonesia menjadi nominasi Presiden Dewan HAM PBB. Pihaknya memang telah meniatkan agar pencapaian ini terwujud.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengonfirmasi bahwa Indonesia secara resmi telah dipilih oleh anggota kelompok Asia-Pasifik di Dewan HAM PBB untuk dinominasikan sebagai ketua badan PBB tersebut untuk masa jabatan tahun 2026. Konfirmasi ini disampaikan Kemlu RI pada Rabu.
Nominasi tersebut dijadwalkan akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.
“Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global,” ucap Kemlu RI dalam pernyataan tertulisnya.
Apabila resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia berkomitmen untuk memimpin jalannya sidang dan proses internal badan tersebut secara objektif, inklusif, dan berimbang.
