Surabaya – Di tengah dinamika global yang kian tidak menentu, ketahanan pangan muncul sebagai fondasi krusial bagi stabilitas dan kemajuan sebuah negara. Indonesia, melalui program swasembada pangan, kini menunjukkan ketangguhan signifikan. Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan, Indonesia secara resmi telah mencapai swasembada beras per 31 Desember 2025, sebuah kabar yang membawa ketenangan bagi seluruh masyarakat.

Swasembada di Tengah Tantangan Iklim

Capaian swasembada beras ini diraih di tengah tantangan berat, termasuk fenomena El Nino dan kekeringan berkepanjangan yang melanda Indonesia sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Namun, dengan tekad kuat dan ketangguhan sektor pangan nasional, Indonesia berhasil menunjukkan kekuatannya dalam menghadapi tekanan iklim global.

Produksi beras nasional kini tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi beras nasional per Desember 2025 mencapai 34,71 juta ton. Angka ini menghasilkan surplus sekitar 4 juta ton dibandingkan kebutuhan nasional.

Prestasi ini membuktikan bahwa kekuatan militer atau teknologi tinggi tidak selalu mampu melindungi negara dari ancaman multi-krisis. Tanpa pasokan pangan yang aman dan terjangkau, stabilitas nasional berada dalam risiko serius. Pondasi pangan yang kokoh berkontribusi langsung terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Ketika kebutuhan pangan terpenuhi, daya beli masyarakat lebih terjaga, inflasi dapat dikendalikan, dan potensi gejolak sosial dapat diminimalkan.

  Ponsel Pewarta ANTARA Dicopet di GBLA: 'Merasa Aman karena Polisi Bilang Clear Area'

Kontribusi Indonesia Menekan Harga Pangan Global

Capaian swasembada pangan Indonesia tidak hanya berdampak domestik, tetapi juga mampu menekan harga komoditas beras di tingkat pasar global. Harga pangan (beras) dunia turun drastis hingga 44 persen, dari 650 dolar Amerika Serikat (AS) per metrik ton menjadi 340 dolar AS.

Fenomena ini dapat dicek melalui pergerakan harga beras di pasar internasional, salah satunya dalam laman The Food and Agriculture Organization (FAO) yang menyajikan panel informasi berupa The FAO All Rice Price Index (FARPI). FARPI merupakan indeks bulanan dari FAO yang mencerminkan rata-rata harga berbagai jenis komoditas beras dari negara pengekspor.

Berdasarkan FARPI, rekor indeks harga paling rendah dalam lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2025, tercatat berada di level 96,9 pada November 2025. Dalam catatan FAO, indeks FARPI terendah sebelumnya pernah terjadi pada Agustus 2021, dengan indeks 97,9.

Hal yang menarik adalah pada tahun 2021 dan 2025, Indonesia sama-sama tidak mengimpor beras untuk penambahan stok cadangan beras pemerintah (CBP). Kesamaan kondisi tersebut dapat menggambarkan betapa berpengaruhnya peranan Indonesia dalam pergerakan pasar beras internasional. Ketiadaan impor beras Indonesia di 2025 telah memberikan dampak yang signifikan.

  Wamentan: Cetak Sawah di Papua Kini Sasar Berbagai Kabupaten, Tak Hanya Merauke

Selain itu, dalam 18 tahun terakhir, stok akhir CBP yang tanpa pasokan dari impor juga belum pernah mencapai lebih dari 3 juta ton. Tercatat di tahun 2008 yang tak ada impor, stok akhir CBP berada di 1,1 juta ton. Lalu 2009 yang juga nihil impor, di akhir tahunnya 1,6 juta ton. Sementara di 2019 sampai 2021 yang juga tidak ada impor, stok akhir tahun CBP di tiga tahun tersebut berada di angka 2,2 juta ton, 1,9 juta ton, dan 0,8 juta ton.

Fondasi Kemajuan Sejati

Dengan demikian, kemajuan sebuah negara seharusnya dipahami secara lebih holistik. Teknologi dan alat perang memang penting sebagai instrumen pertahanan dan daya saing global, namun keduanya tidak akan bermakna tanpa fondasi pangan yang kuat. Ketahanan pangan adalah benteng pertama sebuah negara dalam menghadapi tekanan global, sekaligus prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan dan stabilitas nasional.

Negara yang mampu memberi makan rakyatnya secara mandiri dan berkelanjutan pada hakikatnya telah meletakkan dasar paling kokoh bagi kemajuan sejati. Tantangan utama bagi Indonesia adalah bagaimana mempertahankan swasembada ini di masa mendatang. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan di negeri ini harus bersatu padu menjaga kemandirian pangan, tidak membiarkan pemerintah berjalan sendiri dalam upaya mempertahankan swasembada beras.

50% LikesVS
50% Dislikes