Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, tengah menjadi sorotan publik menyusul pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembelian kendaraan operasional ini memicu kontroversi besar di tengah gencarnya imbauan efisiensi anggaran daerah.
Mobil dinas baru berjenis SUV Hybrid dengan kapasitas mesin 3.000 cc tersebut dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran oleh berbagai lapisan masyarakat. Kritik bermunculan karena dana miliaran rupiah itu dianggap tidak peka terhadap kondisi perekonomian masyarakat luas di wilayah asalnya.
Related Post
Menanggapi gelombang kritik tersebut, Rudy Mas’ud memberikan pembelaan secara terbuka. Sang gubernur menyatakan bahwa kendaraan tersebut “sangat krusial dan diperlukan secara khusus untuk menjaga marwah serta kehormatan masyarakat Kalimantan Timur.”
Lebih lanjut, ia berdalih bahwa mobil mewah itu disiapkan khusus untuk operasional di ibu kota negara. Fungsi utamanya adalah untuk menyambut berbagai tamu penting, baik di tingkat nasional maupun tamu internasional yang sedang melakukan kunjungan resmi.
Selain mobil hibrida seharga Rp8,5 miliar itu, gaya hidup mewah sang gubernur juga disorot. Rudy Mas’ud dilaporkan sering menggunakan kendaraan kelas atas lainnya, seperti Land Rover Defender 110 dan Lexus LX570.
Rentetan kontroversi mengenai aset dan fasilitas mewah milik Gubernur Kalimantan Timur ini secara langsung membuka perbincangan lain. Perhatian publik kini mulai beralih menyoroti dominasi kekuatan politik dinasti keluarga Mas’ud di wilayah pemerintahan tersebut.
Rahmad Mas’ud (Wali Kota Balikpapan)
Tokoh pertama dalam lingkaran dinasti politik ini adalah sang kakak kandung, yaitu Rahmad Mas’ud. Saat ini, Rahmad memegang kendali eksekutif secara penuh sebagai Wali Kota Balikpapan untuk masa jabatan periode 2025 hingga 2030. Rahmad Mas’ud merupakan pejabat petahana yang sukses mempertahankan kekuasaannya, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Balikpapan pada periode 2021 hingga 2024.
Hasanuddin Mas’ud (Ketua DPRD Kaltim)
Kekuatan politik keluarga besar ini tidak hanya terpusat pada lembaga pemerintahan eksekutif saja. Kakak Rudy yang lain, Hasanuddin Mas’ud, sukses melebarkan sayap kekuasaan dinasti mereka dengan masuk ke dalam ranah legislatif di tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Hasanuddin Mas’ud secara resmi tercatat memegang posisi yang sangat strategis di parlemen daerah, yakni sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang semakin mengukuhkan dominasi keluarganya di sana.
Abdul Gafur Mas’ud (Eks Bupati Penajam Paser Utara)
Rekam jejak tata kelola pemerintahan keluarga Mas’ud juga mencatat riwayat kelam pelanggaran hukum pidana. Sang adik, Abdul Gafur Mas’ud, sebelumnya sempat menduduki kursi kepemimpinan eksekutif sebagai Bupati Penajam Paser Utara secara resmi sejak tahun 2018.
Karier kepemimpinan bupati muda tersebut harus terhenti secara paksa pada masa jabatannya akibat kasus korupsi. Pada bulan Januari 2022, Abdul Gafur terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di dalam proses persidangan, ia secara sah didakwa menerima dana suap bernilai Rp5,7 miliar. Aliran dana ilegal tersebut terbukti berkaitan erat dengan pengaturan paket proyek pemerintah daerah serta penerbitan izin pada tahun anggaran 2020.
Sarifah Suraidah (Anggota DPR RI)
Melengkapi jaringan kekuasaan tersebut adalah sang istri dari Gubernur Rudy Mas’ud, yakni Sarifah Suraidah. Ia berhasil menembus panggung politik nasional dengan menduduki posisi strategis di lembaga legislatif tingkat pusat sebagai wakil rakyat dari wilayah daerah pemilihan asalnya. Saat ini, Sarifah Suraidah aktif bertugas sebagai anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam menjalankan tugas kedewanannya tersebut, ia tercatat bernaung secara resmi di bawah bendera Fraksi Partai Golongan Karya di gedung parlemen Jakarta.
