Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan berhasil mengumpulkan denda administratif sebesar Rp7,69 miliar hingga November 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 27,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang didapat dari implementasi prinsip ultimum remedium.
Kepala Bidang Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Alimuddin Lisaw, menjelaskan bahwa peningkatan ini merupakan hasil dari intensifnya tim dalam melakukan patroli dan penyisiran terhadap para pelanggar di wilayahnya.
“Sampai saat ini, di bulan November 2025 ada peningkatan penindakan dan juga pengusaha yang memilih membayar denda administratif juga meningkat 27,4 persen. Kalau di periode yang sama tahun sebelumnya itu, ultimum remedium yang dikumpulkan hanya Rp6,04 miliar,” ujar Alimuddin Lisaw di Makassar, Minggu (29/12/2025).
Alimuddin menerangkan, ultimum remedium adalah sebuah alternatif bagi para pelanggar. Jika pelanggar menyetujui untuk membayar denda administratif, maka mereka akan dibebaskan dari tindakan hukum lainnya, termasuk tindak pidana.
Ia menambahkan, mayoritas penerapan ultimum remedium ini dilakukan terhadap pelanggaran di bidang cukai yang masih dalam tahap penelitian. “Jadi ultimum remedium itu adalah tahap penelitian dan ini juga adalah asas hukum yang menyatakan bahwa hukum pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah hukum,” terang dia.
Sepanjang Januari hingga November 2025, DJBC Sulbagsel telah melakukan 118 penindakan. Dari seluruh penindakan tersebut, total denda administratif yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp7,69 miliar.
Secara spesifik, dalam penindakan terhadap hasil tembakau ilegal, Bea Cukai Sulbagsel berhasil mengamankan sebanyak 44,98 juta batang rokok ilegal. Nilai barang ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp67,63 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp45,01 miliar.
