INFO NASIONAL – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti pada waktu bermetamorfosis menjadi delegasi tunggal Negara Indonesia pada acara ASEAN Priority Setting Exercise 2024 pada Singapura, Kamis, 14 Juni 2024.
Ghufron mengatakan, langkah promotif preventif melalui screening keseimbangan terus digalakkan BPJS Kesehatan. Pada tahun 2023, terdapat 39,7 jt kontestan JKN yang tersebut sudah pernah memanfaatkan layanan pemeriksaan kesegaran untuk mengetahui kemungkinan risiko penyakit yang dimaksud dimilikinya. Angka pemanfaatan pemeriksaan kesejahteraan yang dimaksud melonjak 17,7 kali lipat dibandingkan tahun 2021. Menurutnya, skrining riwayat kesehatan adalah langkah pertama mendeteksi risiko penyakit.
“Layanan promosi, pencegahan, screening dan juga konsultasi diperkuat, sehingga tidak hanya sekali kontestan JKN yang tersebut sakit cuma yang digunakan dapat memanfaatkan layanan JKN tetapi juga yang sehat walafiat dapat memanfaatkannya,” ujarnya.
Pihaknya mengelompokan kontestan JKN yang berisiko rendah, sedang, lalu lebih tinggi melalui skrining riwayat kesejahteraan yang dimaksud diakses partisipan lewat Aplikasi Mobile JKN atau website BPJS Kesehatan.
“Kalau berisiko tinggi, akan kita arahkan ke infrastruktur kesegaran supaya diperiksa dan juga ditangani tambahan lanjut segera,” ujarnya.
Saat ini, terdapat empat jenis layanan penyaringan yang dimaksud sanggup dimanfaatkan oleh partisipan JKN, yaitu pemantauan diabetes melitus, screening hipertensi, pemeriksaan neoplasma serviks, dan juga pemeriksaan tumor ganas payudara. Menurut Ghufron, ke depannya jenis layanan pemeriksaan yang digunakan dijamin BPJS Aspek Kesehatan akan diperluas secara bertahap hingga menjadi 14 jenis skrining.
Layanan skrining yang disebutkan pada antaranya meliputi screening thalassemia, screening anemia, screening hepatitis, screening tuberkulosis, penyaringan tumor ganas paru, kemudian beberapa penyaringan lainnya.
“Penyakit berbiaya katastropik masih menempati urutan teratas pada pembiayaan pelayanan kesegaran inisiatif JKN. Hampir 25 persen dari beban pelayanan JKN pada Fasilitas Kesejahteraan Rujukan Derajat Lanjutan (FKRTL),” ujarnya.
Tahun 2023, BPJS Kesejahteraan mengeluarkan Rp34,7 triliun untuk membayar pelayanan keseimbangan 29,7 jt tindakan hukum penyakit berbiaya katastropik.
“Ini seperti dua sisi mata uang bagi kami. Di satu sisi, makin banyak warga yang digunakan tertolong akibat dapat mengakses layanan kesehatan. Namun di dalam sisi lain, beban biaya pelayanan kesegaran terus bertambah. Hal ini yang tersebut jadi tugas besar kita semua agar bisa saja mengendalikan hitungan penderita penyakit berbiaya katastropik. Karena itu, deteksi dini sangat penting. Lebih cepat diketahui, lebih banyak cepat penanganannya,” kata Ghufron.
Beragam prestasi lalu terobosan BPJS Bidang Kesehatan sepanjang menyelenggarakan Inisiatif JKN, menimbulkan di negara lain terkesan. Selain rutin diundang menjadi pembicara di beragam negara, baru-baru ini Ghufron terpilih berubah menjadi Co-Convener baru dari Steering Group Joint Learning Network (JLN) for Universal Health Coverage.
Adapun JLN merupakan suatu komunitas praktisi dan juga pembuat kebijakan dari beraneka negara yang bertujuan untuk berbagi pengalaman, pengetahuan untuk mengembangkan sistem maupun sumber daya yang mana diharapkan mampu menjawab tantangan praktis reformasi sistem kesehatan untuk mencapai UHC. Komunitas JLN ini melibatkan para pemimpin dari kementerian lembaga pembiayaan kesegaran nasional kebugaran lalu lembaga pemerintah lainnya ke Asia, Afrika, Eropa, Amerika Latin dan juga Timur Tengah. (*)
Artikel ini disadur dari Dirut BPJS Kesehatan Beberkan Pentingnya Skrining Kesehatan
Menasional.com menyajikan berita virtual dengan gaya penulisan bebas dan millenial. Wujudkan mimpimu, Menasional bersama kami