Pemerintah China menyatakan harapannya agar pemerintah dan rakyat Iran dapat segera mengatasi gejolak internal yang tengah melanda negara tersebut. Beijing juga dengan tegas menentang segala bentuk campur tangan pihak luar dalam urusan dalam negeri Iran.
“China berharap pemerintah dan rakyat Iran dapat mengatasi kesulitan saat ini dan menjaga stabilitas negaranya. Kami juga selalu menentang campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Senin (12/1).
Gejolak Protes dan Tekanan Ekonomi di Iran
Aksi protes besar telah mengguncang Iran sejak akhir Desember 2025. Gejolak ini dipicu oleh merosotnya nilai mata uang lokal, rial, yang berdampak signifikan terhadap harga grosir dan eceran. Iran saat ini menghadapi tekanan ekonomi berat dengan tingkat inflasi tinggi mencapai 38,9 persen.
Di sejumlah kota, demonstrasi meningkat menjadi bentrokan dengan aparat kepolisian, diiringi seruan menentang sistem politik yang berlaku. Suasana protes memanas hingga menyebabkan 65 orang meninggal dunia, demikian laporan Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia Iran (HRANA) hingga Sabtu (10/1).
Respons Amerika Serikat dan Peringatan China
Menanggapi situasi tersebut, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Sabtu (10/1) menyatakan kesiapan AS untuk membantu Iran. Trump mengklaim bahwa Iran “sedang menyongsong kebebasan” dan kembali menyampaikan ancamannya terhadap negara di Timur Tengah itu.
“Iran sedang menyongsong KEBEBASAN, mungkin dalam level yang belum pernah dicapai sebelumnya. AS siap membantu!!!” ungkap Trump dalam unggahannya di Truth Social.
Mao Ning menegaskan kembali posisi China terkait kedaulatan negara. “China menganjurkan agar kedaulatan dan keamanan semua negara harus dilindungi sepenuhnya oleh hukum internasional, dan menentang penggunaan atau ancaman kekerasan dalam hubungan internasional. Kami menyerukan semua pihak untuk bertindak dengan cara yang kondusif bagi perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah,” tambahnya.
Juru bicara Kemlu China itu juga menyatakan bahwa Beijing memantau dengan cermat situasi di Iran dan menentang penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hubungan internasional.
“Sejauh ini kami belum menerima laporan mengenai korban warga China di negara tersebut. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk melindungi keselamatan warga negara China di Iran,” kata Mao Ning. Ia juga mengingatkan warga negara China di sana untuk mengikuti perkembangan situasi keamanan setempat dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keamanan diri. “Warga negara China yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi Kedutaan Besar Tiongkok di Iran atau menghubungi ‘hotline’ layanan konsuler,” ungkapnya.
Opsi Serangan AS dan Pembatasan Internet
Trump dan sejumlah pejabat senior AS lainnya diberitakan telah berulang kali memperingatkan bahwa Washington akan bertindak jika Iran “membunuh para pengunjuk rasa damai”. Mengutip sejumlah pejabat senior AS, The New York Times (NYT) melaporkan bahwa Trump tengah mempertimbangkan secara serius opsi serangan, meskipun belum mengambil keputusan final. Opsi yang disampaikan kepada Trump mencakup serangan terhadap target non-militer di ibu kota Iran, Teheran.
HRANA juga melaporkan bahwa puluhan orang mengalami luka-luka dan 2.311 orang ditahan. Aksi protes disebut masih berlangsung di sekitar 180 kota di seluruh 31 provinsi di Iran.
Selain itu, terjadi pembatasan konektivitas internet di Teheran selama lebih dari 70 jam. Layanan seluler beroperasi terbatas pada siang hari dan sepenuhnya dihentikan pada malam hari, sementara layanan pesan singkat juga ditangguhkan.
Seruan Persatuan dan Tuduhan Intervensi Asing
Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei pada Jumat (9/1) meminta rakyat Iran untuk menjaga persatuan. Ia juga menuding sejumlah demonstran mencoba menyenangkan AS dan meminta pemimpin AS untuk fokus pada masalah di negaranya sendiri, menegaskan bahwa Iran tidak akan mundur dalam menghadapi para penyabot.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Senin (12/1) menyatakan bahwa para demonstran menerima perintah dari luar negeri untuk melepaskan tembakan ke arah warga sipil dan polisi.
