Respons KSP perihal Usulan Pembentukan Kementerian Haji: Masih Perlu Kajian

Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Siti Ruhaini Dzuhayatin mengungkapkan rencana pembentukan Kementerian Haji masih wajib kajian akibat sistem pengaturan atau penyelenggaraan jemaah haji Negara Indonesia masih sangat baik.

“Itu saya dengar pada KSP, tetapi tentu akan dikaji lebih tinggi lanjut untuk mengawasi apakah sistem ini bermasalah atau tidak. Hemat saya sih selama ini tidak ada ada masalah,” ujar Ruhaini di kawasan Menteng, Jakarta, Awal Minggu 10 Juni 2024.

Ruhaini menyatakan bahwa pengaturan haji pada Negara Indonesia cukup ideal, pada hal ini Kementerian Agama bukan mengurus pembiayaan. Soal pembiayaan haji ini diatur oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga pemerintah yang tersebut bertanggung jawab untuk Presiden melalui Menteri Agama.

Nginklan Yuk

“Haji ini bukanlah hanya sekali semata-mata urusan ibadah, melainkan urusan pemindahan warga negara ke negara lain yang mana itu harus lewat negara, lewat pemerintah. Kementerian Agama sebagai pengelola administrasinya lalu Kementerian Luar Negeri, demikian juga imigrasi,” katanya.

Oleh akibat itu, pengaturan haji tak sepenuhnya diurus Kementerian Agama. Pasalnya, masih ada Kementerian Luar Negeri juga Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum kemudian Hak Asasi Individu yang digunakan mengambil bagian mengurus haji.

Di sisi lain, Ruhaini tak mungkiri ada kesulitan kecil yang dimaksud dihadapi jemaah haji Indonesi di dalam Muzdalifah pada tahun 2023. Kendati demikian, kesalahannya bukanlah berada pada Indonesia, melainkan peraturan ke Arab Saudi.

“Kita masih cukup bagus ya. Kalau nanti, apakah harus semacam itu? Karena selama ini Kementerian Agama cukup mampu untuk mengoordinasi dengan kementerian lainnya,” jelas Ruhaini.

Ia menjelaskan bahwa negara yang tersebut memiliki sistem pemerintahan berlandaskan Islam sangat masuk akal bila miliki Kementerian Haji daripada Kementerian Agama.

Nginklan Yuk

“Orang semuanya sudah ada Islam, kemudian ada kementerian tentang haji lalu wakaf. Itu hanya saja kekhasan dari tiap-tiap kemudian kita bukan wajib kemudian mengadopsi negara lain lantaran kita mempunyai karakteristik lalu sistem sendiri,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengusulkan pembentukan Kementerian Haji. Artinya, penyelenggaraan haji terpisah dari Kementerian Agama.

Said mengemukakan hal itu ketika membicarakan konstruksi rumah sakit haji dan juga maktab ke Arab Saudi. Usulan itu pernah disampaikan Komisi VIII DPR RI periode 2004—2009.

“Memang idealnya Kementerian Agama itu sendiri, Kementerian Haji sendiri. Akan tetapi, sebab saya bukanlah pemenang, saya tiada berani,” kata Said di raker dengan semua menteri koordinator dalam kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi setuju dengan usulan mengenai pembentukan Kementerian Haji sehingga persoalan haji tiada berubah menjadi hal yang digunakan diurus oleh Kementerian Agama.

“Pada prinsipnya, saya sangat setuju agar pengelolaan ibadah haji berubah jadi kebijakan urusan politik yang tersebut secara langsung pada bawah Presiden. Selama ini, haji belaka berubah menjadi satu direktorat dari sebuah kementerian,” kata Ashabul Kahfi pada keterangan yang dimaksud diterima di Jakarta, Kamis (6/6).

Kahfi menafsirkan pembentukan Kementerian Haji merupakan ranah kebijakan politik. Dalam konteks hari ini, sudah muncul dualisme pengelolaan haji, yakni antara Kementerian Agama kemudian Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Dalam aspek kebijakan penyelenggaraan ibadah haji berubah menjadi ranah Kementerian Agama. Namun, pada aspek pengelolaan keuangan haji ada pada lembaga lain, yakni BPKH,” tambah dia.

Meskipun menyetujui usulan pembentukan Kementerian Haji, Kahfi menyatakan hal yang disebutkan harus dikaji secara komprehensif pada beragam aspeknya. Bahkan, beliau memandang hal yang tersebut tambahan ringan untuk dilaksanakan pemerintah adalah mengubah BPKH bermetamorfosis menjadi Kementerian Haji.

“Hal yang dimaksud paling ringan adalah mengubah lembaga di bentuk Badan Pengelolaan Keuangan Haji menjadi sebuah Kementerian Haji,” ucapnya.

Artikel ini disadur dari Respons KSP soal Usulan Pembentukan Kementerian Haji: Masih Perlu Kajian

You might also like
Follow Gnews