Menkumham Resmikan 33 Desa/Kelurahan Sadar Hukum ke Sulsel

Jakarta

Menteri Hukum serta HAM Yasonna H. Laoly meresmikan 33 Desa/Kelurahan Sadar Hukum ke wilayah Sulawesi Selatan. Ia memaparkan keberadaan desa/kelurahan sadar hukum sangat menyokong iklim penanaman modal pada Sulsel.

“Peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu modal besar bagi pemerintah di menghadapi tantangan global. Karena suatu wilayah yang dimaksud tingkat kesadaran hukumnya tinggi, sangat mengupayakan iklim investasi,” ucap Yasonna pada keterangannya, Hari Jumat (14/06/2024).

Nginklan Yuk

Yasonna menegaskan kepatuhan hukum sangat berkaitan erat dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan lalu membenahi sektor pembangunan ekonomi melalui kemudahan berusaha. Menurutnya, kepatuhan hukum suatu wilayah dapat meningkatkan kepercayaan rakyat internasional untuk melakukan beragam bentuk kerja sama.

Kehadiran desa/kelurahan hukum, lanjut Yasonna, juga berubah jadi upaya pemerintah untuk meningkatkan kekuatan keberadaan Indonesi sebagai negara hukum. Kepatuhan terhadap hukum akan menciptakan keberadaan penduduk yang mana tertib dan juga aman.

“Tingkat kepatuhan warga terhadap hukum merupakan kunci bagi terciptanya hidup bernegara serta bernegara yang dimaksud aman, tertib, damai, lalu sejahtera. Desa/Kelurahan Sadar Hukum harus diimbangi dengan perencanaan lalu pelaksanaan pembinaan secara berkelanjutan dari Pemda dengan Kemenkumham,” jelas Yasonna.

Nginklan Yuk
ADVERTISEMENT

Lebih lanjut, Yasonna menjelaskan ketika ini Kemenkumham telah terjadi melakukan beragam upaya pembinaan kepatuhan hukum masyarakat. Beberapa di antaranya, penyuluhan hukum, layanan konsultasi hukum, hingga bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang dimaksud terakreditasi.

Kemenkumham juga menyokong peran kepala desa lalu lurah sebagai juru damai, yang dimaksud mengembangkan kegiatan ekonomi wilayahnya dari tiga sektor, yaitu pariwisata, investasi, serta inisiasi lapangan kerja.

Yasonna menambahkan, pihaknya juga memberikan penghargaan bagi Kepala Desa/Lurah dalam tahun 2024ini di kompetisi Paralegal Justice Awards (PJA) sejumlah dua kali. Dalam acara tersebut, dua pemukim perwakilan Sulsel mendapatkan penghargaan. Mereka adalah Lurah/Kepala Desa dari Desa Belo, Wilayah Soppeng, dan juga Desa Cakke Bone, Kota Bone.

Yasonna berharap peresmian desa/kelurahan sadar hukum dapat bermetamorfosis menjadi contoh bagi desa/kelurahan lain pada meningkatkan kemudian mewujudkan kesadaran hukum masyarakatnya.

“Bagi desa/kelurahan yang digunakan belum atau masih pada proses menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum, saya juga mengupayakan untuk terus memperbanyak Grup Keluarga Sadar Hukum di wilayahnya, sehingga dapat memenuhi kriteria penilaian untuk ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam masa yang dimaksud akan datang,” pungkasnya.

Sebagai informasi, 33 Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang digunakan diresmikan hari ini (14/7), tersebar di 28 Kecamatan pada delapan Kabupaten/Kota. Melalui peresmian ini, jumlah total Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam Sulsel meningkat berubah menjadi 81 desa/kelurahan.

(akn/ega)

Artikel ini disadur dari Menkumham Resmikan 33 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Sulsel

You might also like
Follow Gnews