Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana meninjau sejumlah lokasi terdampak fenomena tanah gerak di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Peninjauan ini dilakukan menyusul meningkatnya intensitas curah hujan dalam beberapa waktu terakhir yang memicu kondisi tanah labil dan peningkatan debit air.
Pelaksana Teknis BBWS Pemali Juana, Agus Yanto, menjelaskan bahwa identifikasi lapangan difokuskan pada sistem drainase, aliran sungai, lereng, serta infrastruktur di sekitarnya. “Tanah gerak berpotensi, dipicu kondisi tanah yang labil dan meningkatnya debit air akibat hujan. Hasil peninjauan ini akan menjadi dasar rekomendasi penanganan,” ucap Agus Yanto di Blora.
Dampak dan Lokasi Terdampak Tanah Gerak
Pergerakan tanah telah menyebabkan penurunan permukaan tanah di sejumlah titik dengan kedalaman bervariasi antara 40 hingga 50 centimeter. Fenomena ini berdampak langsung pada permukiman warga serta akses jalan di sekitar lokasi kejadian.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blora, Surat, menambahkan bahwa pihaknya bersama BBWS Pemali Juana telah melakukan pengukuran teknis di lokasi tanah ambles, khususnya di Desa Buluroto, Kecamatan Banjarejo. “Hasil pengecekan menemukan puluhan titik yang memerlukan penanganan lebih lanjut,” kata Surat.
Insiden di Dukuh Sambiroto dan Ngetrep
Salah satu kejadian signifikan terjadi di Dukuh Sambiroto, Desa Buluroto, pada Senin (22/12). Peristiwa ini menyebabkan penurunan tanah mencapai 50-70 centimeter dengan panjang rekahan sekitar 200 meter. Tiga rumah warga dilaporkan mengalami rusak sedang, masing-masing milik Sriyono, Janarto, dan Sayid.
Sementara itu, pergerakan tanah juga melanda Dukuh Ngetrep, Desa Tutup, Kecamatan Tunjungan, pada Jumat (2/1). Di lokasi ini, penurunan tanah tercatat sedalam 15 hingga 30 centimeter dengan panjang rekahan sekitar 100 meter. Dua rumah warga, milik Djaiz dan Suyatno, mengalami rusak sedang, serta tiga rumah lainnya terancam.
Rencana Penanganan dan Kendala Anggaran
Untuk penanganan jangka pendek dan menengah, direncanakan pembangunan bronjong atau turap di tepi sungai serta perbaikan sistem drainase. Langkah ini bertujuan untuk mengendalikan aliran air agar tidak meresap ke zona patahan tanah. “Penanganan awal difokuskan pada pengendalian aliran dan rembesan air tanah sepanjang sekitar 30 meter,” ujar Surat.
Penanganan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp400 juta dan akan dilaksanakan secara bertahap, menunggu hasil kajian teknis lanjutan. Namun, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kabupaten Blora, Mulyowati, menyoroti keterbatasan anggaran kebencanaan daerah sebagai kendala utama. “Kami terus berupaya mencari solusi dan terobosan pendanaan, termasuk pengajuan bantuan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
