Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras tahun 2025 diperpanjang hingga 31 Januari 2026. Kebijakan ini diambil melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan.
Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menjelaskan bahwa perpanjangan ini bertujuan untuk mengoptimalkan sisa target SPHP beras 2025 yang belum tersalurkan. “Perpanjangan tersebut dimungkinkan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah disetujui Kementerian Keuangan atas usulan Badan Pangan Nasional,” kata Sarwo Edhy di Jakarta, Minggu (11/1/2026).
Pemerintah berupaya menjaga stabilisasi harga beras di awal tahun 2026. Kebijakan ini merupakan langkah antisipatif menghadapi dinamika harga pasca pergantian tahun, sekaligus menjamin masyarakat tetap memiliki akses terhadap beras berkualitas dengan harga sesuai ketentuan.
Sarwo Edhy menambahkan, “Jadi sisa target SPHP beras 2025 sekitar 697,1 ribu ton dapat terus diakselerasi seoptimal mungkin.” Program SPHP beras tahun 2026 sendiri diharapkan dapat dimulai pada 1 Februari 2026.
Skema RPATA diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025. RPATA adalah rekening milik bendahara umum negara yang berfungsi menampung dana untuk penyelesaian pekerjaan yang belum rampung hingga akhir tahun anggaran, dengan kesempatan penyelesaian melewati batas waktu tersebut.
Bapanas telah menginformasikan perpanjangan ini kepada Perum Bulog dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan Satgas Pangan Polri. Hal ini memastikan bahwa SPHP beras 2025 dapat terus dilanjutkan hingga akhir Januari 2026.
Menurut Sarwo, program SPHP beras akan tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras secara nasional. “Dengan adanya beras SPHP ini masyarakat dapat memperoleh akses beras yang berkualitas terjaga dengan harga yang baik pula,” ujarnya.
Hingga akhir tahun 2025, realisasi penyaluran SPHP beras secara nasional telah mencapai 802,9 ribu ton yang tersebar di seluruh Indonesia. Ketersediaan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog juga memadai, mencapai 3,25 juta ton hingga akhir 2025. Kondisi ini memberikan ruang yang memadai bagi pemerintah untuk terus melakukan intervensi pasar secara terukur.
Penyaluran SPHP beras 2025 tetap dilakukan melalui berbagai kanal distribusi, seperti Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat, ritel modern, serta kegiatan Gerakan Pangan Murah. Ini dilakukan untuk menahan laju kenaikan harga di tingkat konsumen.
Terkait rencana SPHP beras tahun 2026, Bapanas masih berproses mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan. Target salur SPHP beras 2026 telah disetujui sebesar 1,5 juta ton berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 29 Desember 2025.
Skema RPATA juga telah diterapkan untuk perpanjangan pelaksanaan bantuan pangan tahap kedua tahun 2025, yang mencakup beras dan minyak goreng. Per 9 Januari 2026, Bulog telah menyalurkan bantuan kepada 17,582 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP), setara dengan 351,6 ribu ton beras dan 70,3 juta liter minyak goreng secara nasional.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, sebelumnya menegaskan bahwa ketersediaan beras nasional sangat aman. Ia mengingatkan para pelaku usaha sektor perberasan untuk tidak memasang harga melebihi ketentuan. “Stok (CBP akhir tahun) kita 3,2 juta ton, pernah dulu Indonesia mendapatkan penghargaan di 1984 dari FAO. Saat itu stoknya hanya 2 juta ton. Kita sekarang 4 juta ton (stok CBP) pernah diraih (pertengahan 2025) dan akhir tahun 3,2 juta ton,” kata Amran.
